Oleh: Gumilang Aryo Sahadewo
For prologue read here:
http://www.sindonews.com/read/2011/11/22/452/532784/pertamina-ketuai-konversi-bbm-ke-bbg
and here:
http://www.neraca.co.id/2011/11/23/revitalisasi-konversi-gas-terganjal-enam-persoalan/
Kita tentunya telah familiar dengan Rp40-65 triliun yang kita habiskan untuk subsidi BBM setiap tahunnya. A devastating budgetary burden for such erroneous policy. Subsidi BBM dikenakan pada barang tetapi tidak targeted kepada rumah tangga tertentu. Setiap orang memiliki akses yang sama di berbagai SPBU untuk mendapatkan BBM bersubsidi seperti premium dan solar. Alhasil, mereka yang memiliki kendaraan bermotor, khususnya mobil, menikmati subsidi lebih besar relatif terhadap rakyat kecil yang tidak punya kendaraan sama sekali. Kementrian Keuangan (2008) memprediksi 40% rumah tangga terkaya di Indonesia menikmati 70% subsidi BBM.
Pemerintah telah mencoba beberapa wacana kebijakan untuk mengurangi beban subsidi BBM seperti pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk kalangan tertentu. Sayangnya wacana tersebut tidak berlanjut beyond fase percobaan. Baru-baru ini pemerintah memiliki Rp960 miliar ide untuk konversi BBM ke BBG. Allow me to give simple calculation:
1. Investasi untuk pembuatan SPBG dan tangki dispenser tidaklah sedikit.
Sulit untuk pemilik langsung merubah SPBU-nya menjadi SPBG oleh karena itu likelihood-nya adalah membuka SPBG di lahan baru. Jadi biaya di atas ditambah dengan pembelian tanah bisa mencapai Rp1 miliar. Namun, misalkan SPBG tetap dibuat di atas existing SPBU maka harus dibuat kanopi baru dan dispenser baru. Total biaya pembuatan kanopi dan dispenser mencapai Rp478 juta. Asumsikan 70 SPBU miliki pertamina dan roughly 3.000 SPBU membuka kanopi BBG, maka total biaya adalah Rp1.467 miliar (Rp1,46 triliun). Assuming hanya 1.500 (1.000) SPBU yang membuka kanopi, total biaya adalah Rp717 miliar (Rp511 miliar).
Data SPBU: http://www.spbukita.com/2011/10/19/mulai-april-2012-mobil-pribadi-tak-boleh-beli-premium/
Data biaya investasi: http://www.investor.co.id/energy/pertamina-jamin-spbu-jawa-bali-siap-jalankan-pengaturan-bbm/21667
2. Biaya-biaya eksplisit lain?
Biaya lain meliputi penciptaan supply chain untuk BBG ke SPBU tersebut. Biaya ini meliputi pembuatan blueprint distribusi yang terdiri dari penentuan rute distribusi optimali. Tentunya dibutuhkan kilang storage BBG baru beserta berbagai peralatannya dan armada truk pengangkut. Muncul biaya jika BBG di subsidi untuk fase awal distribusi dalam upaya menarik konsumen. Biaya kampanye sosialisasi BBG juga patut menjadi perhitungan biaya eksplisit. Tentunya, ada biaya eksplisit lain yang tidak dapat saya identifikasi.
Melihat perhitungan investasi dan biaya eksplisit lainnya, saya kira biaya Rp960 miliar yang diusulkan pemerintah dapat dipertanyakan.
3. Oooppppsssss, wait up! There are hidden costs?
Apa yang terjadi jika supply dari gas tidak mencukupi sehingga kekurangan pasokan BBG ke pasar. Ini adalah opportunity costs bagi investor SPBG karena foregone profit jika supply BBG tetap terjaga. Selain itu, investor membayar opportunity costs dari lag realisasi target penjualan BBG karena menunggu respon masyarakat untuk menggunakan BBG. Bagi konsumen, pembeli BBG tidak memiliki pilihan lain selain meninggalkan mobilnya di rumah jika terjadi shortage of supply di pasar. Hal ini dikarenakan zero substitutability BBG. Hidden cost lain meliputi opportunity cot SPBU tutup atau operasional terganggu saat instalasi kanopi dan tangki dispenser baru.
4. Are people willing to switch to cars using BBG?
The big question is, are people willing to switch to cars using BBG? Ini sedikit (not totally) mendekati pertanyaan, apakah pemilik mobil manual ingin membeli mobil matic? Apakah Anda dapat merubah pola konsumsi beras Anda menjadi nasi jagung atau umbi-umbian? Apakah Rp4.100 per unit BBG akan mampu meng-induce orang untuk pindah dari BBM? Secara economics of behavior, individu yang menghitung benefit menggunakan BBG akan melebihi costs menggunakan BBM, individu akan melakukan switch. Namun, secara behavioral economics, individu tidak serta merta menggunakan perhitungan benefit over cost untuk menentukan keputusan switching. Ada status-quo bias karena orang telah memasuki comfort zone pemakaian BBM. Ingat pesan Dan Ariely, people are PREDICTABLY IRRATIONAL.
Let's do a bit of backward induction. Kalaupun mereka membeli mobil BBG, apa yang akan terjadi dengan mobilnya yang menggunakan BBM-nya? Pastinya ia akan jual. Masalahnya, supply mobil bekas akan turun dan akan drag prices down significantly. Karena ia tahu harga akan turun ia tidak jadi menjual mobil BBM-nya. Pembelian BBG menjadi useless, alhasil,tidak ada mobil BBG yang terbeli (lhoooo?). Jika individu rasional dan hal ini menjadi common knowledge untuk semua individu, backward induction ini bisa hold.
5. So?
Untuk saya, wacana ini just another decoy untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan masalah subsidi BBM yaitu menghapus subsidi BBM dengan realokasi ke rumah tangga targeted. Ataukah karena ini usulan Wamen yang baru saja terpilih. It's a good idea to be in the headline within your first month in reign, ain't it?
Best,
G
For prologue read here:
http://www.sindonews.com/read/2011/11/22/452/532784/pertamina-ketuai-konversi-bbm-ke-bbg
and here:
http://www.neraca.co.id/2011/11/23/revitalisasi-konversi-gas-terganjal-enam-persoalan/
Kita tentunya telah familiar dengan Rp40-65 triliun yang kita habiskan untuk subsidi BBM setiap tahunnya. A devastating budgetary burden for such erroneous policy. Subsidi BBM dikenakan pada barang tetapi tidak targeted kepada rumah tangga tertentu. Setiap orang memiliki akses yang sama di berbagai SPBU untuk mendapatkan BBM bersubsidi seperti premium dan solar. Alhasil, mereka yang memiliki kendaraan bermotor, khususnya mobil, menikmati subsidi lebih besar relatif terhadap rakyat kecil yang tidak punya kendaraan sama sekali. Kementrian Keuangan (2008) memprediksi 40% rumah tangga terkaya di Indonesia menikmati 70% subsidi BBM.
Pemerintah telah mencoba beberapa wacana kebijakan untuk mengurangi beban subsidi BBM seperti pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk kalangan tertentu. Sayangnya wacana tersebut tidak berlanjut beyond fase percobaan. Baru-baru ini pemerintah memiliki Rp960 miliar ide untuk konversi BBM ke BBG. Allow me to give simple calculation:
1. Investasi untuk pembuatan SPBG dan tangki dispenser tidaklah sedikit.
Karen juga merinci, biaya investasi per SPBU mencapai Rp 786 juta yang terdiri atas pembuatan kanopi Rp 393 juta dan nonkanopi Rp 393 juta. Investasi nonkanopi antara lain pembuatan tangki pendam dan pemasangannya Rp 100 juta dan pembelian dua dispenser Rp 170 juta.
Sulit untuk pemilik langsung merubah SPBU-nya menjadi SPBG oleh karena itu likelihood-nya adalah membuka SPBG di lahan baru. Jadi biaya di atas ditambah dengan pembelian tanah bisa mencapai Rp1 miliar. Namun, misalkan SPBG tetap dibuat di atas existing SPBU maka harus dibuat kanopi baru dan dispenser baru. Total biaya pembuatan kanopi dan dispenser mencapai Rp478 juta. Asumsikan 70 SPBU miliki pertamina dan roughly 3.000 SPBU membuka kanopi BBG, maka total biaya adalah Rp1.467 miliar (Rp1,46 triliun). Assuming hanya 1.500 (1.000) SPBU yang membuka kanopi, total biaya adalah Rp717 miliar (Rp511 miliar).
Data SPBU: http://www.spbukita.com/2011/10/19/mulai-april-2012-mobil-pribadi-tak-boleh-beli-premium/
Data biaya investasi: http://www.investor.co.id/energy/pertamina-jamin-spbu-jawa-bali-siap-jalankan-pengaturan-bbm/21667
2. Biaya-biaya eksplisit lain?
Biaya lain meliputi penciptaan supply chain untuk BBG ke SPBU tersebut. Biaya ini meliputi pembuatan blueprint distribusi yang terdiri dari penentuan rute distribusi optimali. Tentunya dibutuhkan kilang storage BBG baru beserta berbagai peralatannya dan armada truk pengangkut. Muncul biaya jika BBG di subsidi untuk fase awal distribusi dalam upaya menarik konsumen. Biaya kampanye sosialisasi BBG juga patut menjadi perhitungan biaya eksplisit. Tentunya, ada biaya eksplisit lain yang tidak dapat saya identifikasi.
Melihat perhitungan investasi dan biaya eksplisit lainnya, saya kira biaya Rp960 miliar yang diusulkan pemerintah dapat dipertanyakan.
3. Oooppppsssss, wait up! There are hidden costs?
Apa yang terjadi jika supply dari gas tidak mencukupi sehingga kekurangan pasokan BBG ke pasar. Ini adalah opportunity costs bagi investor SPBG karena foregone profit jika supply BBG tetap terjaga. Selain itu, investor membayar opportunity costs dari lag realisasi target penjualan BBG karena menunggu respon masyarakat untuk menggunakan BBG. Bagi konsumen, pembeli BBG tidak memiliki pilihan lain selain meninggalkan mobilnya di rumah jika terjadi shortage of supply di pasar. Hal ini dikarenakan zero substitutability BBG. Hidden cost lain meliputi opportunity cot SPBU tutup atau operasional terganggu saat instalasi kanopi dan tangki dispenser baru.
4. Are people willing to switch to cars using BBG?
The big question is, are people willing to switch to cars using BBG? Ini sedikit (not totally) mendekati pertanyaan, apakah pemilik mobil manual ingin membeli mobil matic? Apakah Anda dapat merubah pola konsumsi beras Anda menjadi nasi jagung atau umbi-umbian? Apakah Rp4.100 per unit BBG akan mampu meng-induce orang untuk pindah dari BBM? Secara economics of behavior, individu yang menghitung benefit menggunakan BBG akan melebihi costs menggunakan BBM, individu akan melakukan switch. Namun, secara behavioral economics, individu tidak serta merta menggunakan perhitungan benefit over cost untuk menentukan keputusan switching. Ada status-quo bias karena orang telah memasuki comfort zone pemakaian BBM. Ingat pesan Dan Ariely, people are PREDICTABLY IRRATIONAL.
Let's do a bit of backward induction. Kalaupun mereka membeli mobil BBG, apa yang akan terjadi dengan mobilnya yang menggunakan BBM-nya? Pastinya ia akan jual. Masalahnya, supply mobil bekas akan turun dan akan drag prices down significantly. Karena ia tahu harga akan turun ia tidak jadi menjual mobil BBM-nya. Pembelian BBG menjadi useless, alhasil,tidak ada mobil BBG yang terbeli (lhoooo?). Jika individu rasional dan hal ini menjadi common knowledge untuk semua individu, backward induction ini bisa hold.
5. So?
Untuk saya, wacana ini just another decoy untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan masalah subsidi BBM yaitu menghapus subsidi BBM dengan realokasi ke rumah tangga targeted. Ataukah karena ini usulan Wamen yang baru saja terpilih. It's a good idea to be in the headline within your first month in reign, ain't it?
Best,
G
0 Komentar:
Posting Komentar
Silahkan memberikan komentar yang lebih gila...