Barack Obama memenangi Pemilu USA 2012 dengan perolehan 303 kursi Electoral College, sedangkan Romney hanya meraih 206 Electoral College. Kemenangan ini sebenarnya sudah dapat diprediksi, karena pada hakikatnya seorang incumbent lebih mudah dalam memenangi pemilihan karena masyarakat lebih menyukai calon incumbent daripada alternatif (Laver, 2009, Ashwort, 2006). Kemenangan ini juga mencerminkan kemenangan suatu mazhab ekonomi, yaitu Keynesian.
Satu hal yang paling menarik dari perdebatan yang terjadi selama masa kampanye adalah perbedaan pandangan ekonomi kedua calon Presiden. Dalam konteks ini, seperti yang sudah diketahui secara umum, Obama dari partai demokrat cenderung kepada mazhab ekonomi Keynesian, sedang Romney dari partai Republik cenderung pada neoklasik.
Saat ini, ada dua mazhab utama ekonomi, yaitu Keynesian dan Neoklasik. Perbedaan mencolok dari kedua mazhab ini adalah pada besar peran pemerintah dalam perekonomian. Mazhab Keynesian mendukung peran pemerintah dalam mengatur dan menstimulus perekonomian. Sedangkan neoklasik mendukung berjalannya mekanisme pasar dengan intervensi minim dari pemerintah.
Menurut Mankiw (2003), Presiden dari Partai Republik tidak menyukai inflasi, sehingga bersedia menahan resesi untuk menurunkan inflasi serta menjalankan kebijakan kontraktif. Berbeda dengan para Presiden dari Partai Demokrat yang cenderung ekspansif untuk menurunkan pengangguran dan bersedia menahan inflasi. Hal ini terlihat dari data tren GDP riil USA dari tahun 1948. Rata-rata GDP riil USA pada pemerintahan Presiden Partai Demokrat pada tahun kedua mencapai 5,9%. Hal ini berbanding terbalik dari GDP Riil presiden partai Republik yang hanya 0,6%. Hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan kebijakan Presiden Partai Republik untuk menahan pertumbuhan guna menekan angka inflasi (Mankiw, 2003).
Perbedaan pandangan ini sangat terlihat dari kebijakan pajak yang diajukan oleh Obama dan Romney. Corak dari kebijakan pajak Roomney adalah pemotongan pajak, perorangan dan bisnis untuk mendorong perekonomian. Kebijakan utama Romney adalah memotong pajak penghasilan korporasi dari 35% menjadi 25%. Selain itu, pajak penghasilan akan dikurangi sebesar 20%, dimana pajak pada penghasilan tertinggi akan dari 35% menjadi 28%, sedangkan pada penghasilan terendah dikurangi dari 10% menjadi 8%. Romney memiliki visi pada penerapan keadilan pajak, sehingga tax cut akan diarahkan untuk semua pembayar pajak.
Berbanding terbalik dengan Romney, kebijakan Obama justru akan mempertahankan pajak korporasi dan pada warga berpenghasilan tinggi. Tax rate pada Obama adalah sebesar 10% pada penghasilan terendah dan 35% pada penghasilan tertinggi. Selain itu, Obama memiliki kebijakan untuk menetapkan pajak sebesar 20% untuk long term capital gains dan 39,6 % untuk deviden, dan tambahan pajak 3,8% untuk capital gains dan deviden pada rumah tangga berpenghasilan tinggi. Obama memiliki visi untuk memberikan tax cut hanya pada golongan berpendapatan rendah, yang berpendapatan US$ 200.000 (US$ 250.000 untuk pasangan), tidak akan mendapat potongan pajak. Semua kebijakan yang diajukan oleh Obama tersebut, dijanjikan oleh Romney akan dicabut.
Kedua kebijakan pajak tersebut mencerminkan perbedaan pandangan yang sangat mencolok. Kebijakan Romney sangat melindungi korporasi dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Diharapkan, dengan adanya pemotongan pajak, maka korporasi akan lebih leluasa untuk berkembang dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sedangkan Obama lebih condong untuk meningkatkan pajak untuk korporasi dan masyarakat berpenghasilan tinggi, karena dibutuhkan untuk mendukung program jaminan sosial dan kesehatan, serta menjaga defisit anggaran pada level rendah.
Kebijakan pajak di atas menjadi contoh pertentangan mazhab neoklasik dan keyenesian yang terjadi di Amerika. Masyarakat Amerika ditawarkan dua jenis obat mujarab bagi Perekonomiannya. Dari sinilah warga Amerika memilih pendekatan mana yang lebih dipercaya untuk meningkatkan kesejahteraan.
Kemenangan Obama
Kemenangan Obama memperlihatkan kemenangan Keynesian. Kemenangan ini menunjukkan bahwa rakyat Amerika membutuhkan Pemerintah dalam perekonomian. Krisis ekonomi yang melanda Amerika menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Fenomena tersebut menyebabkan semakin banyak warga Amerika yang membutuhkan bantuan Pemerintah (berupa subsidi) untuk menjaga tingkat konsumsinya. Obama menjanjikan hal tersebut melalui kebijakan jaminan kesehatannya, disisi lain Romney justru “mengancam” akan mencabut semua hal tersebut. Hal ini yang menyebabkan warga Amerika lebih menyukai kebijakan ala Obama daripada Romney.
Pemerintahan periode kedua Obama diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan Amerika Serikat. Menurut penulis, kebijakan fiskal yang ditawarkan oleh Obama sudah tepat. Obama menjanjikan akan mengurangi belanja negara dan meningkatkan pajak untuk masyarakat berpenghasilan tinggi. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan tabungan nasional (S), sehingga akan meningkatkan persediaan dana pinjaman. Semakin besar dana pinjaman yang ada, maka tingkat bunga equilibrium (r) akan menurun, dan pada akhirnya investasi domestik akan meningkat. Peningkatan investasi domestik inilah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga Amerika Serikat.
Kemenangan Obama ini menjadi cerminan bahwa ide-ide ala keynesian menjadi preferensi di hati masyarakat di saat krisis. Hal ini sangatlah normal, karena ketika krisis terjadi, masyarakat akan sangat bergantung pada Pemerintah. Bertolak belakang, ketika ekonomi sedang tumbuh pesat, maka ide anti intervensi pemerintahlah muncul.
Bagaimana dengan Indonesia
Pemilu Amerika Serikat menunjukkan kuatnya identitas dari Partai Politik. Bagaimana dengan Indonesia. Penulis dapat mengatakan bahwa partai politik di Indonesia tidak memiliki identitas dan mazhab ekonomi yang jelas. Kebijakan yang diambil tidak lebih dari pertimbangan politik semata. Contohnya adalah pada kebijakan bailout. Di Amerika, para kaum liberalis sangat menentang kebijakan bailout, karena mempercayai market akan memperbaiki kondisinya sendiri tanpa perlu campur tangan pemerintah. Di Indonesia, Partai Politik berhaluan Sosialis dan anti kapitalis, justru berbondong-bondong menolak kebijakan bailout. Kondisi sangat mencerminkan inkonsistensi ideologi yang dialami partai politik di Indonesia.
Pemilihan di Amerika Serikat dapat dijadikan pelajaran bagi Partai Politik di Indonesia. Platform dari setiap kandidat jauh lebih jelas daripada yang ditawarkan di Indonesia. Mazhab yang dianut tegas, pro pasar atau pro intervensi pemerintah, tanpa perlu takut dikatakan tidak pro rakyat. Partai Politik Indonesia terjebak dalam politik pencitraan yang semu sehingga kehilangan identitias pemikirannya. Hal ini yang harus direvisi dalam menyongsong Pemilu di 2014 nanti. Masyarakat menunggu Partai Politik yang memiliki identitas dan platform yang jelas.
Has laoreet percipitur ad. Vide interesset in mei, no his legimus verterem. Et nostrum imperdiet appellantur usu, mnesarchum referrentur id vim.
0 Komentar:
Posting Komentar
Silahkan memberikan komentar yang lebih gila...