Batik dan Ekonomi Bangsa?

Oleh: Izzur Rozabi*

Indonesia merupakan negara terdiri dari berbagai macam budaya dan latar belakang yang mempunyai begitu banyak kekayaan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Budaya itu sendiri merupakan sebuah identitas kebanggaan masyarakat Indonesia dan dengan kecintaan tersebut maka masyarakat Indonesia akan berjuang untuk memelihara identitas bangsa agar tetap terjaga eksistensinya. Permasalahan kebanyakan masyarakat Indonesia yang selama ini, ialah cenderung kurang mencintai budaya sendiri dan bertendensi menyamarkan atau kurang bangga akan budayanya.

Berkembang pesatnya budaya asing yang masuk ke Indonesia dikarenakan derasnya arus globalisasi sebenarnya bukanlah hal yang harus dihindari, terlebih lagi apabila nilai-nilai yang dibawa adalah nilai-nilai yang baik dan bermanfaat. Namun, yang harus menjadi perhatian utama adalah kita sebagai warga Negara Indonesia harus tetap menjaga budaya sendiri dan memeliharanya agar tidak punah,berusaha menjadi warga dunia yang selalu keep in touch dengan teknologi dan perubahan, namun tetap memiliki global thinking and local action atau merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia.

Salah satu peninggalan budaya leluhur yang menjadi primadona bangsa adalah batik. Batik adalah salah satu Heritage of Indonesia yang berhubungan erat dengan cara pembuatan bahan pakaian. Batik Indonesia, sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) sejak 2 Oktober 2009.

Selain itu, batik juga termasuk kedalam binis industri kreatif yang mengacu pada dua hal. Hal yang menjadi acuan pertama adalah teknik pewarnaan kain dengan menggunakan malam (wax resist dyeing) sedangkan yang kedua adalah kain atau busana yang dibuat dengan teknik wax resist dyeing disertai tambahan motif-motif tertentu yang memiliki kekhasan. Dan seperti yang kita tahu, bahkan di banyak tempat di Indonesia, sentra batik yang selama ini menjadi produk industri kreatif ini, merupakan karya yang dibuat dengan kerajinan dan tingkat seni tertentu melalui teknik yang rumit.

Batik merupakan budaya khas Indonesia yang harus dilestarikan. Batik yang merupakan salah satu hasil karya kebudayaan nasional bidang industri kreatif, berfungsi untuk memberikan identitas kepada aneka warna orang Indonesia. Akan tetapi sejauh ini orang Indonesia sendiri, khususnya pemuda kurang begitu memiliki tingkat penghayatan dalam memakai batik atau memakainya karena adanya suatu trend.

Sebagai bangsa yang masih harus berjuang dengan citra budaya batik , berbagi macam masalah kebutuhan primer, ekonomi, sosial-budaya, dan politik yang mengancam eksistensinya, saat ini bangsa Indonesia belum optimal menghasilkan karya-karya besar yang dapat dibanggakan sebagian besar warganya, yaitu yang dapat memberi kebanggaan dan identitas nasional kepada mereka. Untuk itu, sejak tahun 2009 pemerintah menggencarkan pelestarian batik dengan mempromosikan batik melalui beragam cara, salah satunya mewajibkan memakai baju batik pada hari tertentu dan pada acara tertentu pula. Seperti yang dilakukan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X sudah mengeluarkan surat edaran sejak tanggal 31 Juli tahun 2007 tentang penggunaan pakaian dinas harian yang isinya mewajibkan pegawai Pemprov setiap hari Jumat dan Sabtu memakai batik. Ini wujud komitmen Pemprov melestarikan batik. "Komitmen kita sudah sejak lama, " kata kepala Bidang Hubungan Masyarakat Pemprov DIY Biwara Yuswantara.






*Izzur Rozabi, mahasiswa tingkat dua, Universitas Brawijaya.

Koruptor, Back the Money!

Oleh: Nenny Makmun*, 529 kata.

Aku orang biasa, aku tidak pintar hitung menghitung dan kalkulasi total. Hanya saja aku merasa sedih dengan keberadaan bangsa ini yang sebenarnya sangat kaya raya tapi hanya dinikmati beberapa golongan tertentu. Duh Gusti mau diapakan orang-orang yang miskin dan tinggal di kolong-kolong jembatan, para preman yang merajalela karena kelaparan dan semakin berbuat jahat meresahkan masyarakat saja! Belum lagi pengangguran para pemuda mau diapakan mereka? Mereka yang punya energy hanya tercampak begitu saja.

Yang kutahu Negara kita ini sangat kaya dengan berbagai potensi kekayaan alam, wisata, dan tenaga kerja. Tetapi kemana semua itu, kenapa rakyat Indonesia banyak sekali yang berada pada golongan miskin.

Belum lagi hutang bangsa ini terhadap IMF (International Moneter Fund) yang kabar-kabar ini akan dibebankan pada cucu keturunan kita sampai berapa silsilah. Walah….walah kalau orang tua meninggal dunia yang ditinggalkan warisan buat anak cucunya. Bangsa yang kaya raya sampai hanya meninggalkan hutang-hutang. Jaman edan!

Tapi kalau melihat Korupsi yang telah menggerogoti dari jaman orde lama yah mau diapain lagi, kecuali kesadaran tinggi para koruptor mau mengembalikan sebagian hasil korupsinya buat Negara dan dialokasikan buat kesejahteraan rakyatnya.

Pemasukan dari pajak juga besar, saya saja yang staf biasa tiap bulannnya berapa ratus ribu udah otomatis di slip gaji selalu kena debet untuk memberi upeti buat bangsa. Jujur jadi nggak ikhlas banget karena turun ke rakyatnya paling cuma berapa persen dari total penyetoran pajak orang-orang yang kena wajib pajak.

Jadi nggak beda jauh bangsa ini dengan negeri-negeri dongeng yang bercerita rajanya menarik upeti tapi untuk memperkaya golongan-golongan tertentu sementara rakyatnya sudah miskin masih saja dipecutin untuk bekerja keras demi upeti-upeti yang harus disetorkan tiap bulannya.

Dari sebuah tulisan yang pernah aku baca dari kegiatan para koruptor sampai Keuangan (BPK) menyatakan dalam lima tahun terakhir menemukan sejumlah laporan keuangan milik instansi pemerintah yang terindikasi tindak pidana korupsi.

"Itu berdasarkan pemeriksaan lima tahun terakhir, ada 318 temuan yang mengandung unsur korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp29,5 triliun dan 450 juta dollar," ungkap Wakil Ketua BPK Hasan Bisri dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di gedung KPK, Jakarta, Jumat (09/12).

Sedangkan menurut ICW Total kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 10,9 triliun dari 140 kasus yang berhasil diidentifikasi Indonesia Corruption Watch (ICW).

Kita dalam proses untuk pengumpulan para ahli untuk menemukan kerugian negara itu. Karena menentukan kerugian negara tidak mudah. Banyak unsur yang diperlukan untuk mendapatkan kerugian negara, faktor ekonomi dan sebagainya. Hanya saja ini akan sampai kapan? Badan-badan anti korupsi sendiri terlalu banyak masalah internal bagaimana mereka akan bekerja efektif memberantas kasus-kasus korupsi yang mencapai ratusan.

Imagine! Apabila ada badan yang benar independent, clean! Secara serius mengungkap satu persatu kasus korupsi hingga pada titik penyitaan untuk dikembalikan negara dan dikelola untuk kepentingan rakyat pasti akan banyak uang yang akan bertahap pulang ke kas bangsa dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Demi kemajuan, kesejahteraan yang merata.

Imagine! Kalau semua badan-badan yang mempunyai amanat untuk mengelola kekayaan negara juga tahu akan pentingnya uang tersebut pada masyarakat sehingga tidak ada niatan untuk mencuri dari kas bangsa maka tidak akan muncul kasus-kasus koruptor yang saat ini sepertinya bukan hal yang memalukan. Malahan mereka seperti bintang yang berhari-hari tidak kalah heboh dengan artis beritannya. So bila para koruptor masih punya hati nurani Back The Money!To This Beloved Country.

Jakarta, 06 Januari 2012

*Nenny Makmun - Alumni Magister Management Universitas Sebelas Maret Surakarta. Saat ini bekerja di salah satu perusahaan swasta.

Keusangan Sistem Ekonomi Kapitalisme Vs Kegemilangan Sistem Ekonomi Islam

Oleh: Andi Asrawaty*, 1000 kata.

Kau tahu bagaimana pendidikan di negeri kami? Jika dahulu pendidikan hanya mampu dikecap oleh para bangsawan, sekarang tetap sama, namun ada yang berbeda. Sama-sama hanya dinikmati oleh segelintir orang bukan semuanya. Pendidikan saat ini hanya dapat dinikmati oleh orang-orang kaya, mereka yang memiliki uang, mereka yang modal. Saya jadi teringat sistem ekonomi yang membagi menggolongkan kebutuan menjadi tiga yaitu primer, sekunder serta tersier. Dan dalam sistem ekonomi saat ini, melalui lembaga perdagangan dunia World Trade Organization (WTO), menetapkan pendidikan adalah salah satu industri sektor tersier, karena kegiatan pokoknya adalah mentransformasi orang yang tidak berpengatahuan dan orang yang tidak punya ketrampilan menjadi orang  berpengatahuan dan berketrampilan. [1]

Menelisik sistem pendidikan yang begitu mahal dan langka, tentunya mengundang segudang pertanyaan terlintas untuk mencari akar masalahnya. Kenapa kemudian pendidikan yang merupakan hak semua orang harus dikomersilkan. Ternyata hal tersebut tidak terlepas dari sistem ekonomi kapitalis yang dianut dunia saat ini. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemegang kendali adalah para kapital atau dengan kata lain pihak swasta.

Tujuan ekonomi dari sistem kapitalisme tentu saja mengejar profit di segala sektor. Maka sangat wajar kemudian jika pendidikan kita menjadi mahal dan langka. Hal ini juga di fasilitasi oleh pemerintah yang memberikan akses yang luas kepada pihak swasta untuk mengkomersilkan pendidikan. Fakta ini tertuang dalam Perpres no.111/2007 di bidang Penanaman Modal dalam usaha yang tertutup dan terbuka. Kedua hal tersebutlah yang menjadi kegagalan mendasar sistem kapitalisme.

Gambaran Kegemilangan Sistem Pendidikan dalam Islam

Hal tersebut sangat berbeda dengan penerapan pendidikan dalam sistem Islam, di mana Islam menjadikan ilmu sebagai kebutuhan primer atau pokok. Setiap muslim berkewajiban untuk menuntut Ilmu, karena untuk menjalankan ibadah yang benar lagi lurus serta tidak sekedar ikut-ikutan, seorang muslim dituntut  memiliki ilmu agama yang cukup bahkan luas. Allah SWT berfirman dalam surah Al Mujaddila ayat 11

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajad.” (Al Mujadilah: 11)

Oleh karenanya Islam sangat mengecam adanya komodifikasi pendidikan untuk memperoleh keuntungan. Imam al-Ghazali mengingatkan dengan bahasa yang lugas dalam mukaddimah kitab “Bidayatul Hidayah” bahwa Menjadikan pendidikan atau ilmu pengetahuan sebagai komoditas, sama saja menghinakan ilmu pengetahuan itu sendiri.

Faktor majunya suatu bangsa adalah kemandirian serta tertanamnya karakter bangsa. Dengan berlepas tangannya pemerintah dalam sistem pendidikan serta terbukanya modal asing dalam bidang pendidikan tentu saja mengundang kekawatiran akan mudahnya ideologi-ideologi serta budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan karakter bangsa disusupkan dengan mudah melalui pendidikan.

Jika kita mempelajari sejarah dengan baik dan objektif sebenarnya pendidikan yang  diperuntukkan kepada semua kalangan tanpa biaya mahal bahkan gratis pernah diterapkan di dunia ini. Yah, sejarah membuktikan dan mencatat tentang kegemilangan Pendidikan islam

Berdasarkan sirah Nabi SAW dan tarikh Daulah Khilafah – sebagaimana disarikan oleh Al Baghdadi (1996) dalam buku Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam, negara memberikan pelayanan  pendidikan secara cuma-cuma (bebas biaya) dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan fasilitas (sarana dan prasarana) sebaik mungkin. Kesejahteraan dan gaji para pendidik sangat diperhatikan. Dana pendidikan ditanggung negara yang diambil dari kas baitul maal.  Sistem pendidikan bebas biaya dilakukan oleh para shahabat (ijma), termasuk pemberian  gaji yang sangat memuaskan kepada para pengajar yang diambil dari baitul maal. [2]

Contohnya, Madrasah Al Muntashiriah yang didirikan Khalifah Al Muntashir di kota Baghdad. Di sekolah ini setiap siswa menerima beasiswa sebesar  satu dinar (4,25 gram emas).  Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya. Fasilitas seperti perpustakaan, bahkan rumah sakit dan pemandian  tersedia lengkap di sana.   Begitu pula dengan  Madrasah An-Nuriah di Damaskus yang didirikan  pada abad keenam Hijriah oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar,  tempat peristirahatan untuk siswa, staf pengajar dan para pelayan serta ruang besar untuk ceramah.  Khalifah Umar Ibnu Khattab jauh sebelum itu, memberikan gaji kepada tiga orang guru yang mengajar anak-anak di kota Madinah masing-masing sebesar 15 dinar setiap bulan.

Sejarah pun mencatat para ilmuan Islam yang telah menyumbangkan pemikirannya sebagai warisan ilmu penetahuan. Beberapa diantaranya, Ibnu Sina atau Avicenna (980-1037) dikenal sebagai seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter.  Ibnu Khaldun, seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi  dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah  (Pendahuluan). Banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya, ia lebih dari tiga abad mendahului para pemikir Barat modern tersebut.

Keunikan Sistem Ekonomi Islam

Yah, tentu gambaran pendidikan Islam yang ditawarkan sangat ideal sehingga seakan-akan kita diajak bermipi, tapi ternyata tidak. Sistem Islam bukanlah sistem utopis tanpa konsep. Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang ideal Konsep Islam yang menyeluruh juga memberikan gambaran keunikan sistem Ekonomi Islam yang dapat menopang sistem pendidikan.

Dalam sistem ekonomi Islam, berbeda dengan kapitalis yang memberikan bahkan menjamin kebebasan Individu dalam mengelola semua sektor dalam kehidupan, Sistem Ekonomi Islam telah membagi kepemilikan menjadi tiga, yaitu yang pertama kepemilikan individu (al-milkiyah al-fardiyah) seperti : hasil kerja bekerja, warisan, hibah, hadiah. Kedua, Kepemilikan umum (al-milkiyah al-'âmmah) seperti : fasilitas umum, bahan tambang dan sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu, dan yang ketiga kepemilikan negara (al-milkiyah ad-dawlah) yaitu harta seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang dan amanah negara, sehingga negara dapat memanfaatkannya untuk kepentingan rakyatnya. [3]

Seperti yang kita ketahui Indonesia sangatlah kaya dengan sumber kekayaan alam. Di seluruh dunia, Indonesia dikenal dengan zamrud khatulistiwa, salah satu penyair bahkan menggambarkan bahwa Indonesia adalah sepotong tanah dari surga. Dalam sistem kepemilikan di atas semua barang tambang dan kekayaan alam harus dimiliki dan dimandaatkan oleh negara untuk kepentingan rakyat, dan haram untuk dikelola asing. Kekayaan ini tentunya sangat menyokong proses pendidikan. Konon katanya, menguasai PT Freeport saja, Indonesia sudah dapat membiyayai pendidikan secara gratis selama tujuh turunan.

Mengenai teknologi dan Sumber Daya Manusia yang selama ini selalu dijadikan kendala sebenarnya hanya sebatas mitos yang membuat bangsa kita selalu pesimis. Bayangkan ratusan tenaga ahli kita yang bekerja untuk asing. Ribuan lulusan perguruan tinggi yang seharusnya sudah sanggup untuk mengelola kekayaan alam kita secara mandiri. Oleh karenanya, satu-satunya solusi paling praktis untuk membebaskan negeri ini dari segala keterpurukan yaitu dengan mengganti sistem kapitalisme yang usang dengan sistem Islam yang merupakan rahmatan lil alamin.

[1] Sofyan Effendi, Menghadapi Liberalisasi Perguruan Tinggi, Harian Seputar Indonesia, 12-13 Maret 2007[2] Abdurrahman al Baghdadi, Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam, Al- Izzah, Bangil, 1996[3] Taqiyuddin An-Nabhani, Peraturan Hidup dalam Islam,Hizbut Tahrir, Jakarta, 2011

*Penulis adalah Mahasiswi Sastra Inggris Universitas Hasanuddin yang tertarik pada bidang ekonomi, politik.

Menjadi Tuan di Negeri Sendiri

Oleh: Marzuki*

Saat ini kiblat perekonomian dunia ada 2 yakni USA dan CHINA, lalu dimana posisi Indonesia, sudah menjadi rahasia umum jika Indonesia merupakan budak USA, yaa apalagi kalo hutang luar negeri kita yang seabrek gunung sampai – sampai anak cucu kita yang lahir langsung memiliki hutang yang ntah kapan minjamnya, hidup di Indonesia ini memang sangat aneh, mungkin hanya di negeri inilah satu-satunya tempat yang memiliki sumber daya alam yang terbesar di bumi ini. Penduduknya lebih miskin dari pada sebongkah pulau kecil yang disebut dengan Singapura yang bahkan lebih luas kota Jakarta.  Indonesia memiliki sumberdaya alam yang sangat melimpah, tapi mengapa semua hasil sumber daya alam itu sebagian besarnya di kirim ke Negara yang melakukan pengalian? Dan Indonesia hanya mendapatkan pajak yang tidak seberapa dengan hasil yang mereka peroleh, serta tenaga kerja yang diperlakukan seperti hewan di rumah sendiri, yaa inilah Indonesia menjadi tamu di Negara sendiri. Mengapa bisa menjadi demikian? Hal tersebutlah yang masih sangat sulit untuk dijawab oleh semua orang yang ada di Negara ini.

Indonesia memiliki orang-orang yang cerdas, jenius, professor, risk taker, kaum professional, seniman, musisi, dll, yang keseluruhanya memeiliki level yang diatas rata- rata, namun apa yang terjadi di lapangan? Orang-orang yang tampil hanyalah orang-orang yang memiliki level kelas 2, lalu kemana orang-orang Indonesia yang memiliki level kelas 1? Tentu saja mereka lari keluar negeri, karena merasa karya yang mereka hasilkan di dalam negeri tidak mendapat apresiasi dari pemerintah, mereka jauh lebih dihargai di luar negeri akan kerya mereka. Kita semua telah mengetahui di negeri ini bahwa ada satu rahasia umum yakni “jika bisa dipersulit, mengapa harus di buat mudah?” hal itulah yang menghancurkan negeri ini. Para pengambil keputusan tentu akan melihat setiap keputusan yang mereka ambil apakah akan mendatangkan keuntungan ataukah tidak, jika tidak yaa maaf saja.. kira-kira seperti itulah wajah pengambil keputusan yang ada di Negara ini.

Dengan semua permasalahan diatas, bisakah perekonomian kita bangkit dan menjadi tuan rumah di rumah sendiri? Tentu saja bisa, terdapat banyak cara, berikut beberapa cara yang saya tawarkan:

1. Cegah putra-putri terbaik bangsa untuk pergi keluar negeri, belajar di luar negeri itu baik, namun setelah mereka menyelesaikan pendidikanya, segera tarik mereka kembali kedalam negeri untuk membangun Negara ini. Tentu saja dengan imbalan yang sesuai untuk mereka.

2. Pemimpin yang memiliki mental baja, serta tidak takut akan tekanan dari Negara lain.

3. Kembalikan perekonomian kerakyaatan yakni koperasi. Sadar atau tidak saat ini kita telah menganiut ekonomi liberal, perekonomian kerakyaatan pancasila hanyalah sebuah teori yang tidak pernah terlaksana, koperasi kian hari kian tengelam, kembalikan perekonomian Indonesia seperti ciri khas yang dimiliki Negara ini.

4. Percaya akan kemampuan diri sendiri, saat ini putra putrid Indonesia memiliki ide yang sangat brilian tapi mengapa tidak ada yang muncul ke lapangan, butuh support dari pemerintah.

5. Lunasi hutang luar negeri secepat mungkin, saat ini hutang luar negeri Indonesia sekitar 1000 triliun rupiah, tentu angka yang sangat besar, namun jika ada keseriusan dari pemrintah tentu hutang itu bisa di bayar kapanpun kita mau, karena kita merupakan Negara yang kaya raya.

Demikian beberapa langkah dasar yang menjadi titik tolak agar Negara ini bisa berpijak dengan kaki sendiri, serta menatap masa depan dengan penuh ambisi.

Jika diperhatikan dan jika kita mau membandingkanya dengan Negara lain di dunia, secara rasional tentu kita akan berfikir bahwa Indonesia merupakan Negara terkaya di dunia, dengan sumber daya alam yang melimpah serta tidak akan habis. Flora dan fauna yang eksotis, terletak di antara persilangan dunia, lalu mengapa Indonesia masih berada di level Negara berkembang? Jawabanya karena kita tidak memiliki rasa percaya diri, mulai saat ini kita harus bisa bangkit dan menjadi super power, karena semua yang dibutuhkan untuk hal tersebut dapat kita penuhi sendiri.

Semoga artikel ini dapat bermamfaat bagi kita semua, serta dapat membangkitkan jiwa kita yang telah lama tertidur untuk bangkit kembali dan memimpin perekonomian dunia, mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan,karena saya hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, tiada manusia yang sempurna.

*Mahasiswa Jurusan Akuntansi 2009 Universitas Sriwijaya.

Agenda Penting untuk Ekonom(Gila) Indonesia

Oleh: Zulham A. Hafid

Saya termasuk warga negara yang masih optimis akan masa depan ekonomi bangsa ini. Apa pasal? Bukan karena kita dapat investment grade baru-baru ini, tetapi karena satu alasan sederhana, yakni, kita masih hidup di atas tanah air Indonesia! ;)

Tanah air ini merupakan modal terbesar kita, sekaligus menjadi alasan kita untuk tetap hidup sejahtera. Bukankah sejarah kolonialisme di Indonesia berawal dari keinginan bangsa lain untuk menguasai kekayaan kita? Memang, jamak kita jumpai saban hari di pinggir jalanan kota, masih ada anak-anak kurang beruntung yang mencoba bertahan hidup dengan caranya sendiri, namun, itu bukan berarti kita betul-betul sudah miskin. Seperti kata Pak Tanri Abeng, bisajadi hal tersebut disebabkan karena adanya mismanagement.

Lantas, bagaimana mengubah mismanagement menjadi Mrs. Management? :) Sederhana saja, nikahkan nona itu! Hehe… Untuk mengubah perekonomian kita agar lebih kuat dan berpengaruh bagi masyarakat, setidaknya para pakar ekonomi dengan teori-teori lamanya, kita diajarkan tentang faktor sumberdaya alam, modal, organisasi, teknologi, industrialisasi, faktor sosial dan sumberdaya manusia serta kestabilan politik-pemerintahan. Teori di atas adalah teori-teori lawas, tidak salah, namun seiring dengan perkembangan kompetisi ekonomi yang begitu atraktif saat ini, teori tersebut harus mengalami penyesuaian pada beberapa tempat.

Mendidik dengan Gila

Jika salahsatu faktor pendukung diatas ada pada sumberdaya manusia, maka isu pendidikan adalah intinya (disamping kesehatan). Saya masih yakin, ekonomi yang kuat selalu ditopang dan dijalankan oleh orang-orang yang telah tercerahkan pikirannya. Oleh karena itu, menurut saya bukan lagi zamannya berpolemik tentang ujian nasional. Saya setuju dengan konsep pendidikan karakter. Peserta didik bukan hanya dinilai dengan ‘angka-angka’ tetapi juga dinilai secara ‘kualitatif’. Saya menyarankan, anak tingkat SMA-pun saat ini diwajibkan membuat proyek kewirausahaan sebagai prasyarat mengikuti ujian nasional. Jangan salah, saat ini tanpa disadari oleh kita, generasi-generasi muda yang kreatif telah lahir di negeri ini. Arus teknologi informasi telah membentuk karakter awal mereka menjadi lebih adaptif dan memicu lahirnya inovasi. Mereka cuma butuh penguatan kapasitas.

Jika generasi ini mulai mendapatkan penguatan kapasitas, maka saya yakin industri kreatif akan menjadi masa depan bangsa Indonesia. Penguatan kapasitas dapat dilakukan secara formal, pemberian beasiswa kuliah, business coaching, dan permodalan. Bayangkan jika tiap tahun ada 1.000 anak bangsa diberikan beasiswa ke luar negeri untuk kuliah S3, dengan disiplin ilmu yang berbeda dan dengan komitmen nasionalisme bisnis yang kuat untuk membangun bangsa. Bukankah itu suatu langkah yang gila? Sekarang memang sudah ada program semacam itu. Namun, bangsa ini tidak butuh satu dua orang saja. Bangsa ini dihuni oleh 240juta jiwa lebih. Dan dengan jumlah penduduk yang besar itu, Indonesia butuh tambahan 4,1juta pengusaha baru. Kita masih membutuhkan doktor pertanian yang berjiwa pengusaha, doktor peternakan yang mampu mencapai swasembada daging di Indonesia, para insinyur yang mampu membangkitkan industri strategis, pakar-pakar telematika untuk merebut pasar IT dunia, seniman handal yang mampu menciptakan tren baru di dunia, dan cendekiawan-entrepreneur yang mampu men-drive sektor jasa lainnya. Saya juga membayangkan, penguatan kapasitas ini dapat dilakukan dengan memberikan permodalan kepada minimal 1 juta anak muda kreatif per tahun untuk menjalankan bisnisnya.

Jika bertolak dari realitas anak-anak miskin kota yang kerap kita lihat di pinggir jalan, maka satu-satunya cara gila yang bisa menjadi solusi buat mereka adalah dengan menyekolahkannya, secara gratis dan tetap menjaga kualitasnya! Gila? Iya. Namun saya yakin, jumlah mereka tidak begitu membebani anggaran pemerintah kita yang APBN 2012-nya sudah tembus Rp1.400Triliun. Dengan begitu, akan ada revolusi pendidikan yang perlahan menciptakan subyek dan pendorong perekonomian kita. Saatnya memang bicara tentang pemerataan, bukan hanya tentang pertumbuhan. Pancasila kita-pun mengamanahkan demikian.

Pindahkan DKI!

Saya mau bicara tentang teori David Ricardo tentang keuntungan berbanding. Dalam konteks Indonesia, saya pikir ada benarnya pula jika kita menerapkan ajaran Ricardo. Menurut saya, Indonesia memang harus dirancang dengan tata ruang ekonomi yang lebih menspesifikasikan diri pada produk-produk unggulan daerah. Saya setuju dengan isu pemindahan ibukota negara. Jawa saya pikir harus direlakan menjadi daerah yang berbasis pada kegiatan industrialisasi. Sumatera menjadi daerah berbasis perkebunan, Kalimantan berbasis pertambangan, Bali-Nusa Tenggara berbasis pariwisata, dan Maluku-Papua berbasis pertanian. Lantas Sulawesi kemana? Saya bermimpi, Sulawesi menjadi pusat jasa dan pemerintahan baru di Indonesia, atau dalam kata lain, di Sulawesi akan dibangun sebuah Daerah Khusus Ibukota (DKI) baru, mensubstitusi Jakarta yang sudah tidak ekonomis. Sulawesi saya anggap lebih strategis daripada Kalimantan. Selain tepat berada di tengah-tengah Indonesia dengan kondisi geografi yang mendukung, beberapa kawasan masih relativ mudah untuk dibentuk menjadi pusat pertumbuhan baru.

Konsekuensi dari penetapan tata ruang baru ini tentunya harus diimbangi dengan konektivitas yang mumpuni. Bandar udara, pelabuhan, jalan, jembatan dan rel kereta api harus dibangun secara massif. Untuk mendukung itu pula, diperlukan pasokan energi yang cukup. Maka potensi-potensi energi juga wajib untuk dikelola. Pembangunan infrastruktur baru ini, otomatis pula meningkatkan permintaan tenaga kerja. Pertumbuhan 1 persen dalam perekonomian kita ekivalen dengan penyerapan 450.000 tenaga kerja baru.Hal ini berimbas pada produktivas masyarakat yang pastinya meningkat pula.

Teknologi Kepemerintahan

Kita optimis tentang masa depan ekonomi bangsa ini dengan asumsi-asumsi khusus yang kita yakini bersama. Tak salah jika reformasi birokrasi menjadi agenda yang harus dituntaskan. Untuk mengubah ini, butuh keberanian dalam penerapan konsep korporasi dalam pemerintahan. Sebagai seorang birokrat di daerah, sayapun meyakini bahwa apa yang saya hadapi dalam proses kepemerintahan memang masihlah terlalu ribet, tidak efisien. Oleh karena itu, saya menyarankan pentingnya penerapan teknologi informasi kepemerintahan. Sejauh ini menurut saya, dengan teknologi informasi, KKN dapat diminimalisir.

Di samping penerapan e-government yang meminimalisir KKN, salahsatu agenda reformasi birokrasi adalah dengan perekrutan anak bangsa terbaik dalam pemerintahan. Saya membayangkan negara ini menjamin penghargaan yang besar kepada talenta anak muda kita yang brilian. Mereka harus mendapat posisi yang layak sesuai dengan kapasitas mereka. Birokrasi masih diyakini mampu men-drive perekonomian menjadi lebih berdaya saing.

Sebuah Renungan

Dilihat dari segi demografi jumlah kita cukup banyak, sumberdaya alam kita melimpah, peluang bertumbuh ke depan sangat positif, kelemahan-kelemahan sudah teridentifikasi dengan baik, dan tantangan yang ada saatnya diterobos dengan cara-cara ‘gila’. Tiga agenda di atas, menitikberatkan pada: penguatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan produk nasional yang berbasis di daerah, dan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, optimisme diperlukan di sini. Saatnya mulai menjadi ‘gila’ agar ekonomi Indonesia lebih powerfull.        

----

ZULHAM A. HAFID, 

Kelahiran Palopo, 13/09/1987, Alumni STIE Muhammadiyah Palopo-Sulawesi Selatan.

Mari Kita Merdekakan Kembali Yang Sudah Merdeka!!!

Oleh: Santi Novaria, 966 kata

Mungkin yang membaca catatan ini akan tertawa atau tersenyum sinis yang disamar-samarkan. Mengatakan kalau saya sok kritis, sok menggugat pemerintah, sok tidak pernah melihat orang miskin,  sok peduli. Maka sekali lagi saya berkelit, bahwa ini cuma rekam jejak sekedarnya, sekedar suka-suka, rekam sekedar memaknai program kerja Pemerintah mengenai pengentasan kemiskinan yang katanya telah berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 29,89 juta jiwa (sumber: Badan Pusat Statistik Online/September 2011 ). Benar-benar rekam sekedarnya.

Menjadi masalah kemudian adalah celetukan seorang teman-yang lagi-lagi juga sekedar celetuk ringan-yang akhirnya membuat saya berpikir, "Negara gak punya duit buat ngasih mereka kesejahteraan yang layak."

Dueng! Aha! Benar juga.

Uang. Mungkin sudah terlalu lama kita jadi pengagum Om Keynes yang memuja uang sebagai satu-satuya pemecah masalah. Kebijakan moneter terjadi karena uang, pengangguran, barang-barang naik, inflasi, kemiskinan, semuanya balik lagi ke uang. Mungkin kita bakal gila kalau peredaran uang lenyap di muka bumi meski kita masih punya tanah yang subur, hewan-hewan peliharaan yang gembil-gembil.

Saya gak ngerti mau ngejabarin persoalan ekonomi yang ruwet ini mulai dari mana. Saya bodoh banget kalau udah ngomongin soal hukum, politik, dan ekonomi.

Terlalu ribet, terlalu sok-sok-an, terlalu susah, TER-LA-LU lah pokoknya.

Kaya tak seberapa, bodohnya minta ampun.

Yap!

Intinya kan karena kita udah ngerasa nyaman dengan kondisi yang serba kecukupan makanya anteng-anteng aja, eh, pas ngelihat isi dompet, baru mules. Hidup di negeri yang berlimpah tapi gak tau cara masak makanan. Pengen beli, duit gak punya. Terpaksa cari ‘pembantu bersertifikat’, dan sayangnya masih belum ‘ngeh’ kalo harta dirampas sedikit demi sedikit. Ujung-ujungnya, jatuh miskin. Gak ada cara lain, terpaksa ngejual apa yang bisa dijual. Satu fenomena yang komplit,  sudah miskin, bodoh pula.

Berangkat dari kebodohan, berbondong-bondonglah pemerentah menyekolahkan anaknya keluar negeri. Pulang-pulang, ijazahnya pake Bahasa Inggris, dielu-elukan. Elu! Elu! Elu! Elu yang salah! Elu yang gak mau ngedengar perintah! Elu yang harusnya tanggung jawab! Pokoknya di elu-elukan lah. Kita butuh solusi, bukan Ijazah dan saling menyalahkan.

Kita butuh implementasi, bukan analisa ditambahin imajinasi. Bukaaaaan, kakak! Kita butuh duit, dan sumbernya ada di sekeliling kita.

Jadikan Legal Apa yang Seharusnya Sah

Kemarin, saya iseng masuk ke satu forum yang lagi ngediskusiin satu pertanyaan tapi mancing kerusuhan virtual yang fatal.

Intinya, pro dan kontra tentang pelegalan lokalisasi. Gak tau kenapa, saya malah milih jadi satu dari sekian banyak yang ‘udeh, mending dijadin legal aja kali.’

Saya sekarang udah gak tau lagi mana yang benar dan mana yang salah. Yang saya tahu, tempat ‘lendir’ kan banyak banget tuh di Indonesia. Pelacuran, dari pada  jadi tempat ‘terbuka tapi terselubung’, mendingan dilegalkan sekalian, kalau perlu dibuatkan member card bagi pelanggan tetapnya.

Gilak!

Otak lo di kemanain? Lo mau nambahin PELACUR jadi daftar cita-cita buat masa depan anak-cucu lo?

Santai, sob!

Sebetulnya kalau dari kecil kita sudah memperkenalkan bahwa seks bebas berisiko tinggi, pasti tidak akan penasaran dan tidak lagi merasa aneh.

Kalau pun dibuat legal, otomatis ada yang namanya penarikan pajak dong.

Misal, jika Tarif short time Rp. 100.000 dibagi pajak 10% = Rp. 10.000  X 1000 psk X 1 tahun X banyaknya lokalisasi legal X 33 provinsi. Maka, jumlah pajak yang diterima pemerintah kurang lebih… banyak banget

Terus gimana dengan HIV/AIDS atau penyakit menular lainnya? Contoh dong kinerja Bupati Malang, Bapak Rendra Kresna yang menggagas ATM kondom di tempat-tempat lokalisasi (Sumber: Metrotvnews.com)

Atau, ada saran buat kamu yang anti-prostitusi. Tinggal ajak teman kamu yang se-ide, tandatangan di spanduk gede, ajukan petisi kepemerintah dengan menggratiskan pemakaian WTS. Saya jamin, kalau ide kamu didukung penuh oleh pemerintah, Prostitusi di dunia bakal gulung tikar. Perempuan mana sih yang mau dipake gratis. Bener gak sik?

Hentikan Semua Fasilitas Buat Rakyat Miskin yang Menguntungkan Orang Kaya

Subsidi Bahan Bakar misalnya. Itu salah satu bentuk pengayaan bagi masyarakat kaya tapi seolah-olah memihak rakyat miskin. kalimatnya aja yang keren, subsidi. Tapi lihat! Yang untung tetap jutaan manusia yang bermobil, memakai mobil ke mall dengan modal bensin Rp.4500 dengan harga yang seharusnya Rp.9000. Dan kita yang bahagia dengan kata subsidi, memakai motor, hujan-hujanan, panas-panasan, temans!

Bayangkan apa yang bisa didapatkan oleh 29,89 juta jiwa penduduk miskin dengan penghapusan subsidi tadi.  Uangnya bisa dialihkan untuk subsidi bahan lain yang lebih diperlukan masyarakat.

Jembatan penyeberangan, di kota saya sedang dibangun dua jembatan penyerangan yang menurut saya makin menunjukan siapa yang kaya dan siapa yang miskin.

Anda yang pejalan kaki, silahkan naik jembatan yang tinggi, bawa kantong belanjaan anda yang berat itu naik-turun tangga dengan alibi agar tidak tertabrak mobil saat menyeberang. Dan orang yang bermobil bebas ngebut dengan lancar tanpa terganggu pejalan kaki.

Padahal logikanya, justru yang bermobil yang harusnya sabar menunggu pejalan kaki menyeberang karena barang belanjaan mereka masuk bagasi, tidak kerepotan menggendong anak, tidak kehujanan, tidak kepanasan pula. Bahasa simpelnya, mending mana, duit bangun jembatan dikasih ke orang kaya atau buat ngebanguan fasilitas kesehatan buat masyarakat?

Hahahahaha. Untungnya saat menuliskan ini saya masih belum juga menjadi Sarjana. Kalau tidak, bisa dianggap socialist freak.

Lebih Baik Jadi Petani di Negeri Sendiri daripada Jadi Jongos dan Disiksa di Negeri Lain

Kalau yang ini, saya agak muter otak buat mikirnya. Ngeri, cuy.

Tapi gini deh, Negara kita kan Negara agraris. Itu berarti, sebagian besar sumber daya alam dan mata pencarian penduduknya dari bertani. Tapi kok memasok beras dari Thailand

Indonesia sempat menjadi gudang PALAWIJA di tahun 90’an. Kenapa? Karena saat itu - saya masih kecil banget dan belum inget apa-apa -  istilah TKI belum booming di masyarakat kita. Kita masih senang menjadi petani, kita masih bangga dengan cangkul, caping, lumpur dan ketek basah.

Kita masih bahagia hidup sebagai petani karet, kita masih bisa menertawakan cuaca saat nelayan pulang tak banyak tangkapan. Kita masih bangga, kita masih bahagia, kita masih bersyukur dengan negeri kiya yang Gemah Ripah Loh Jinawi. Negeri yang kaya minta ampun dan suburnya kebangetan.

Oukey. Sebagai penutup, mari kita kembali lagi menjadi Indonesia yang Merdeka. Karena ‘Merdeka’ berasal dari bahasa Sansakerta, Mardika, artinya pandai, terhormat, bijaksana dan tidak tunduk kepada seseorang selain raja dan Tuhan. Mari sama-sama kita aminkan. Amiiiinnn.

Biodata:

Santy Novaria, seorang muda yang terengah-engah menghabiskan waktunya di STMIK Putera Batam mempelajari Akuntansi tapi tetap bingung membedakan antara Hutang, Harta dan Aktiva.

Sangat mencintai Batam sebagai kota tinggalnya hingga saat ini.
Siapapun yang (semoga ada) ingin mengajukan beberapa pertanyaan berhubungan dengan apa saja bisa langsung ke: nova_tul@yahoo.com
atau ke twitter @Idung_Jambu

Saya 30% Indonesia

Oleh: Putu Sanjiwacika Wibisana, 697 kata

Joko Widodo kembali menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Yah, betapa tidak, baru-baru ini walikota yang terkenal merakyat dan memihak wong cilik itu mengejutkan sekaligus membanggakan segenap pembaca warta ketika ia mempensiunkan Toyota Camry hitam mulus rakitan 2009nya dan beralih ke SUV hasil 'prakarya' anak SMK. Sesuatu yang nggak pejabat banget (kata B*b*t Waluyo). Halah, dua pejabat itu memang selalu berseteru.

Tapi di artikel ini saya tidak akan membahas mengenai Joko Widodo, apalagi Bibit Waluyo. Secara, saya seorang (calon) ekonom (gila), jadi harus objektif dan tidak diintervensi kepentingan politis :D Saya akan mengulas lebih jauh mengenai isu cinta produk dalam negeri yang selalu dijargonkan Kementrian Perdagangan dan bagaimana realitanya dalam perekonomian Indonesia, secara sederhana karena dosen saya gak suka yang ribet-ribet.

Perekonomian Asia Tenggara, khususnya Indonesia memasuki suatu babak baru, tepat dua tahun yang lalu yaitu tanggal 1 Januari 2010. ASEAN-China Free Trade Agreement, atau ACFTA, begitulah nama seremnya. Suatu perjanjian akan liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN China, barang-barang mengalir dengan mudahnya tanpa ada hambatan tarif maupun kuota. Sebagai negara dengan penduduk terbanyak di Asia Tenggara, spontan Indonesia kebanjiran produk-produk asing yang berasal dari negara-negara mitra, khususnya China. Semua barang yang beredar labelnya Made in China. Handphone Made in China. Pulpen Made in China. Gayung mandi pun Made in China. Tentunya semua datang dengan senjata utama mereka: harga murah. Ya tahulah, karakteristik masyarakat Indonesia. Price matters, man!

Alhasil, neraca pembayaran pun menjadi korban pertama. Surplus perdagangan Indonesia yang pada tahun 2009 sebesar 10 miliar USD, merosot menjadi 6 miliar USD ketika ditutup pada akhir 2010. Kementerian Perdagangan pun bak kebakaran jenggot, dari 'panas yang tidak tertahankan' itu munculah suatu program 100% Cinta Produk Indonesia.  Kalau dilihat secara ekonomis, alasannya sederhana. Program untuk menekan laju impor sebagai akibat dari konsumtifisme masyarakat, yang apabila dibiarkan dalam jangka panjang akan menguras devisa negara. Kalau devisa negara habis? Terlalu mengerikan untuk diceritakan -_-

"Prioritaskan mengkonsumsi produk Indonesia, bangga dengan produk negeri sendiri!", yah barangkali jargon 100% Indonesia itu esensinya seperti itu. "Saya makan tempe karena saya cinta Indonesia". Boleh jadi pernyataan itu benar. Tempe memang produk asli Indonesia. Tapi nyata-nyatanya kendati semua orang Indonesia makan tempe setiap hari, belum bisa memperbaiki surplus perdagangan. Mengapa demikian?

Now just wait a minute. Sebagai konsumen yang cerdas, mari kita 'selami' lebih dalam asal muasal tempe tersebut. Kemenristek pun mengungkap suatu fakta yang mengejutkan. Ternyata si tempe itu sendiri 70% kedelainya diimpor dari USA! Impor yang sudah dilakukan sejak jaman orde baru, semenjak krisis kedelai tahun 1970. Kalau seperti ini, tempe tentunya sudah bukan lagi menjadi produk asli Indonesia. Lebih tepat disebut sebagai "The American Tempe". Informasi-informasi seperti inilah yang acapkali tidak diketahui konsumen Indonesia. Ada cerita yang sama di industri air mineral. Air minum bermerek A*UA boleh jadi diproduksi dengan mata air Indonesia, tapi modalnya sepenuhnya dimiliki D*none yang notabene perusahaan orang Eropa sana. Sungguh miris.

Lantas apa hubungannya tempe, air mineral dengan mobil baru Jokowi?
Jokowi membeli mobil yang bernama Esemka Rajawali itu seharga Rp 95 juta dan dijadikan mobil dinas Walikota Surakarta. Menurut para perakitnya yang notabene siswa dua SMK di Solo tersebut, 80% nilai bahan baku mobil tersebut berasal dari dalam negeri, hanya 20% yang merupakan bahan impor. Tentunya dengan informasi semacam ini, konsumen bisa membedakan lebih jauh, yang mana yang 100% Indonesia dan yang tidak. Pemerintah haruslah meningkatkan transparansi informasi dan menjadi pionir dalam mencintai produk negeri sendiri. Sebagai pemimpin, pemerintah bisa memulai kampanye 100% Indonesia dengan meneladani rakyatnya melalui penggunaan produk-produk lokal, tidak hanya sebatas mengkumandangkan jargon. Pemerintah kini harus memiliki fungsi baru dalam perekonomian yang serba bebas dan berbasis pasar: meningkatkan mobilitas informasi sehingga dicapai oleh para pelaku pasar. Tidak lain untuk mendekati asumsi pasar persaingan sempurna: informasi sempurna, yang konon katanya memberikan kesejahteraan maksimum bagi masyarakat. Masih banyak produk Indonesia lain yang tidak dikenali masyarakatnya sendiri, misalnya laptop Zyrex. Tak lupa juga mengembangkan pendidikan dan mengoptimalkan penggunaan SDM lokal. Bayangkan siswa SMK yang rata-rata masih berusia 17 tahun sudah bisa membuat mobil, seberapa besar potensi yang kita miliki di negeri permai ini? Jangan sampai putra bangsa seperti mereka dijarah negeri tetangga. Dengan demikian, Indonesia perlahan-lahan bisa terlepas dari oligarki ekonomi yang menyengsarakan dan menjadi bangsa yang mandiri sejahtera dan berprestasi (utopis banget).

Jadi, simpelnya Jokowi baru 80% Indonesia, sedangkan kita yang makan tempe tiap hari baru 30% Indonesia. 100%-nya kapan yah?

PENULIS: Putu Sanjiwacika Wibisana
ALAMAT: Depok, Sleman, DIY
                Mahasiswa Ilmu Ekonomi UGM Angkatan 2011
                Mahasiswa yang dibuat gila oleh dosen PE yang notabene eks-Kepala BKF

Pembalap dan Pemain Sinetron

Oleh: Ode Kustriani Atmaja*, 966 kata.

Assalamualaikum kawan, bagaimana kabar kantung kalian hari ini? Hahaha, ini kan blog Ekonomi Gila, kalau bicara tentang ekonomi pasti berhubungan sama uang, uang dan uang. Kalau siswa-siswi jurusan IPA belajar biologi tentang penyakit kanker yaitu pertumbuhan sel abnormal. Sedangkan, istilah ‘kanker’ menurut siswa-siswi jurusan IPS adalah ‘kantung kering’. Nah, makanya di awal tadi, saya menanyakan tentang kabar kantung kalian.

Oh iya, sebelum memulai tulisan ini (sepertinya sudah mulai dari tadi :p) saya ingin mengucapkan Selamat Ulang Tahun yang pertama untuk blog Ekonomi Gila yang di prakarsai oleh om Yoga dan mas Aul. Traktirannya ya :). Ups, dalam ilmu ekonomi, kita kan di ajarkan untuk berhemat dan berinvestasi, tidak boleh menghambur-hamburkan uang.

Teman-teman, mungkin kalian bertanya-tanya apa hubungannya judul tulisan saya kali ini dengan tema lomba. “Jangan langsung menilai orang dari fisiknya, tapi lihat sikapnya juga”. Nah, seperti itu pula prinsip kita jika hendak membaca tulisan. “Jangan menilai tulisan dari judulnya tapi baca dulu isinya”.

Sobat, masih ingatkah hari-hari menjelang berakhirnya tahun 2011 kemarin? Banyak proyek-proyek pembangunan di beberapa provinsi di Indonesia yang baru dikerjakan. Padahal, anggaran untuk pembangunan mulai berjalan resmi sejak tanggal 1 januari 2011. Proyek-proyek tersebut terindikasi di kerjakan dengan kecepatan extra alias sistem kebut. Hmm, tak heran banyak siswa-siswi yang belajar menggunakan sistem kebut, belajar semalam suntuk hanya untuk ulangan besok. Karena pemimpin-pemimpinnya pun mencontohkan hal seperti itu :D.

Proyek-proyek seperti pembangunan pembatas jalan, pembangunan pagar taman kota dan  pembangunan jembatan penyebrangan dilakukan ‘asal jadi’ karena ingin mengejar target. Pekerjaan itu, dilakukan tanpa memikirkan dampak dan hasilnya. Pekerjaan yang dilakukan terburu-buru tentu saja hasilnya tidak baik. Mengingat kerugian uang pajak serta kualitas dari pembangun itu sendiri tidak akan bertahan lama. Misalnya: jembatan dari sistem kejar target hanya akan bertahan maksimal 2 tahun.

Hingga 7 Desember 2011, Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum baru mencapai 74,92% atau sekitar Rp. 42,7 triliun dari total anggaran Rp. 57 triliun. Padahal, batas waktunya 15 Desember 2011. Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menargetkan penyerapan anggaran 75%, berarti masih kurang 0,08%. Maka demi mengejar target, Kementerian Pekerjaan  Umum harus mengebut dengan menggunakan anggaran rata-rata Rp. 500 sampai 700 miliar per hari.

Rendahnya penyerapan anggaran juga terjadi di Kementerian Perhubungan. Sampai awal desember lalu, realisasi penyerapan anggaran baru 62,73% atau sekitar Rp. 14,59 triliun dari total anggaran senilai Rp. 23,27 triliun. Pada Direktorat Perkeretaapian anggaran terserap Rp. 2,3 triliun dari Rp. 4,7 triliun atau sekitar 50.19%, Direktorat Perhubungan Udara mencapai Rp. 3,02 triliun dari Rp 5,35 triliun atau sekitar 56,57%, Direktorat Perhubungan Laut realisasi angaran senilai Rp. 4,9 triliun dari Rp. 7,7 triliun atau  sekitar 63,44% dan yang menyerap anggaran Kementerian Perhubungan terbesar adalah Direktorat Perhubungan Darat yaitu Rp. 1,3 triliun dari 2,09 triliun atau 63,7%. (Rakyat Merdeka)

Jika realisasi saat ini baru 62,73%, sedangkan target penyerapan anggaran hingga akhir tahun adalah 85,34% berarti masih kurang 22,67%. Maka, Kementerian perhubungan harus mengebut anggaran sekitar Rp. 650 sampai 750 miliar per hari.

Melihat kenyataan di atas, maka balapan pekerjaan menjadi hal yang di lakukan kementerian-kementerian tersebut. Jika Rossi dan Stoner saling susul-menyusul, balap-membalap dan kebut-kebutan di sirkuit, begitu pun dengan menteri-menteri di Negara ini. Mereka mengebut anggaran hingga tercapai target tanpa memperhatikan kualitas bagi kesejahteraan rakyatnya. Jika Naysila Mirdad dan Dude Harlino membintangi sinetron kejar tayang, maka pemimpin kita membintangi sinetron kejar target penyerapan anggaran. Pemimpin kita Pembalap dan Pemain Sinetron?

Menteri Perhubungan beralasan, rendahnya penyerapan anggaran karena sulitnya pembebasan lahan, proses pelelangan, adanya kontraktor yang bermasalah serta kehati-hatian para pengelola anggaran dalam menggunakannya.

Jika siswa-siswi di sekolah sering mengadakan lomba cerdas cermat, mungkin para pemimpin-pemimpin kita ini perlu di ikut sertakan. Karena lomba cerdas cermat adalah melatih kecepatan dan ketepatan siswa-siswi dalam menjawab pertanyaan.

Jika kita analogi kan, permasalahan menggunakan anggaran Negara tersebut seperti halnya menjawab pertanyaan dalam lomba cerdas cermat, dimana setiap peserta harus menjawabnya dengan cepat dan tepat. Begitu pun seharusnya pemimpin negeri ini, cepat dan tepat memutuskan kontraktor mana yang akan mengelola pembangunan tersebut, bagaimana perincian pengeluarannya serta desain yang tentunya harus memperhatikan kualitas serta keseimbangan lingkungan.

Bukankah orang-orang berdasi yang menjabat sebagai menteri itu adalah orang-orang terpilih yang tentunya bisa merencanakan pembangunan lebih matang? Bandingkan saja dengan siswa-siswi SMA yang hendak mengadakan pentas seni. Mereka membuat proposal, mencari sponsor, mencari bintang tamu, menyusun rundown dan semua dilakukan dengan perencanaan sekitar dua sampai tiga bulan. Terkadang mengorbankan waktu belajar mereka dengan mengajukan surat dispensasi. Berat tentunya, tapi memang seperti itu, jika kita ingin rencana kita sukses maka harus ada yang di korbankan. Siswa-siswi SMA yang ingin mengadakan pentas seni tidak dibayar oleh pihak mana pun. Sedangkan pemerintah di bayar dengan uang rakyat puluhan juta. Tentunya rakyat berharap para petinggi negeri ini bisa menjalankan pembangunan dengan baik.

Pemerintah menargetkan penyerapan hingga akhir tahun mencapai diatas 90%. Kendati kenyataannya sampai awal Desember, realisasi penyerapan anggaran baru 69,15% atau Rp. 913,2 triliun dari Rp 1.320,7 triliun. Artinya, hingga tanggal 15 Desember, Pemerintah harus menggenjot penyerapan naik minimal sebanyak 20,85% atau Rp. 276,53 triliun demi mencapai target anggaran sebanyak Rp. 1.188,63 triliun. Tapi sayang, target tersebut tidak tercapai karena di akhir 2011 kemarin, Menteri Keuangan membeberkan penyerapan anggaran hanya 88% atau sekitar Rp. 1.162,2 triliun.

Sistem kebut anggaran di akhir tahun sepertinya sudah menjadi budaya di kalangan pemimpin negeri kita. Walau pun demikian, Menteri Keuangan tetap optimis perekonomian Indonesia mencapai 6,7% di tahun berikutnya dan penyerapan anggaran akan lebih baik.

Ok kawan, jadi sebenarnya uang di Negara kita memang banyak. Tentunya harus di gunakan se-optimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Tidak perlu tergesa-gesa yang penting hasilnya maksimal. Tapi jangan terlalu lama juga, karena bisa ketinggalan sama Negara tetangga. Cepat dan tepat, itu lah pembangunan yang diharapkan rakyat dari para pemimpin-pemimpin yang memegang Negara ini. Tak semua pemimpin di negeri ini adalah pembalap atau pemain sinetron kejar target penyerapan anggaran. Saya percaya masih ada pemimpin jujur yang bercita-cita memajukan Indonesia. Semoga semangat pemimpin bercita-cita mulia itu menular pada pemimpin lainnya. Amin :)

Wassalamualaikum sahabat.

* Siswi SMA Negeri 1 Cikarang Utara.

Ekonomi Mazhab Nasionalisme

Oleh: Gigih Prihantono*, 1055 kata

Setiap kali mendengar pertanyaan perekonomian kita bagus yang didasari data BPS serta Bank Indonesia  pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% (2010) laju inflasi sebesar 7,0 (2010) serta arus investasi masuk sebesar US$ 13,304 Miliar (2010)  tapi mengapa bangsa ini tidak maju-maju? Saya sebagai mahasiswa ilmu ekonomi selalu terteror. Rasa terteror tersebut semakin meningkat mana kala pertanyaan tersebut selalu dilontarkan dari tahun ke tahun, dari seminar ke seminar bahkan terakhir dari blog ini (ekonom gila). Setelah saya buka beberapa literature lama dan coba untuk mencocok-cocok-kan jawaban atas pertanyaan tersebut maka tidak ada kalimat pembuka yang pas selain kalimat pembuka dari almarhum Ernest Gallner, satu dari seorang ahli yang mendalami teorisasi nasionalisme:

“Nasionalisme merupakan sebuah gejala ajaib dimana tidak sepenuhnya jelas penyebabnya mengapa gejala ini terjadi. Mengapa manusia lama yang terikat pada sarang sempit primordialnya diganti bukan oleh ajaran filsafat pencerahan tentang manusia universal, melainkan oleh manusia khusus yang lolos dari ikatan lamanya, dan kemudian menghidupi mobilitas dalam batas-batas yang kini ditetapkan secara formal, yaitu sebuah kultur dalam lingkup negara-bangsa”.

Mengapa kalimat tersebut saya pilih sebagai pembuka? karena saya yakin seyakin-yakinnya bahwa nasionalisme merupakan akar dari sebuah ekonomi suatu bangsa (hal senada juga disampaikan oleh ekonom Joan Robinson). Membicarakan masalah ekonomi yang umumnya dipahami sebagai urusan meningkatnya pertumbuhan, memainkan tingkat suku-bunga, kemudahan keluar-masuk investor atau juga ketakutan akan penurunan indeks saham, ekonomi mazhab nasionalisme pasti merasa asing dengan sebutan diatas. Apa lagi ditambah data kenaikan penjualan mobil yang berkisar antara 400-600 unit/hari menambah sederetan keterasingan jika bicara tentang  ekonomi mazhab nasionalisme. Rasa asing terebut berubah menjadi sebuah hambatan yang akhirnya menjadi sebuah apriori untuk memelajari ekonomi mazhab nasionalisme. Dan ketika kita memperbincangkan ekonomi mazhab nasionalisme dibeturkan dengan masalah globalisasi atau masyarakat ekonomi 2015 tentunya akhirnya turun ke pertanyaan kemungkinan dan ketidakmungkinan, sehingga menimbulkan berlapis-lapis kesulitan adalah satu kepastian.

Komunitas Konsumen

Kapital, tenaga kerja dan teknologi didalam ilmu ekonomi disebut fungsi produksi cobb-douglass yang menjadi alat analisis popular dalam studi serta penelitian ekonomi. Kaitan ketiganya bersifat intrinsik, dalam arti hanya dengan kaitan mutual ketiganya proses produksi terjadi. Pola itu berlaku pula untuk berbagai barang/jasa yang kita konsumsi.  Selanjutnya barang dan jasa ditawarkan kepada pasar untuk kemudian produsen mendapatkan imbal hasil berupa laba. Barang dan jasa yang telah dilempar ke pasaran tidak otomatis laku seperti yang dikatakan oleh Hukum Say “production creates its own demand”.

Namun pemikiran tersebut hendaknya perlu direvisi ulang. Perkembangan pasar dunia modern telah menciptakan berbagai derivative berbagai macam iklan yang ditawarkan. Sehingga hukum say yang ditolak dan dianggap tidak relevan kini mulai sedikit menemukan sebuah kerelevanan di jaman modern. Beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2003, Harry B Priono pernah menulis sebuah opini di harian kompas yang menceritakan bahwa permintaan tidaklah bersifat alami. Permintaan dapat dibuat dengan menggunakan kecanggian sebuah iklan dengan sasaran mempengaruhi tiga insting manusia yaitu: nafsu kepemilikan, sifat privilese dan memainkan daya tarik romantisme-sensualitas. Sama seperti sebuah negara yang tidak serta muncul menjadi negara akibat mekanisme pasar tetapi hal tersebut tercipta dari sebuah kesengajaan.

Sepanjang sejarah perekonomian modern Indonesia jarang sekali mengalami underconsumption selalu terjadi overconsumption. Sebagai contoh, data historis dari BPS antara tahun 2007-2009 konsumsi masyarakat Indonesia mengalami peningkatan berturut dari 5% , 5,3% dan 4,9%  atas dasar harga konstan 2000. Maka benarlah statemen wakil Menteri Keuangan dan wakil Menteri Perdagangan bahwa konsumsi domestik yang tinggi merupakan penopang perekonomian dalam negeri. Namun dari data makro yang dipaparkan, kita tidak tahu apakah konsumsi masyarakat yang tinggi merupakan bagian dari normal consumption atau merupakan Konsumerisme? Normal consumption merupakan pembelian barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan sedangkan konsumerisme merupakan sikap yang bermewah-mewahan atau berlebih-lebihan bahkan masuk menjadi sebuah ideology baru emo ergo sum (saya shoping maka saya ada). Nah, sifat konsumerisme inilah yang dibidik oleh perancang iklan dan perusahaan-perusahaan dari Jepang, Cina dan India atau singkatnya multinational corporation (MNC).

Premis Ekonomi Mazhab Nasionalisme

Jantung pemikiran ekonomi mazhab nasionalisme adalah ekonomi pertama-tama merupakan sebuah urusan matan pencaharian (livelihood). Mata pencarian adalah sebuah usaha (effort) untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mungkin ini terdengar sederhana namun sering kita lupakan. Salah satu sebabnya adalah mengartikan sebuah ekonomi dengan mekanisme pasar. Saya tidak menolak adanya mekanisme pasar, tetapi mengartikan ekonomi sama dengan mekanisme pasar adalah sebuah kesesatan yang sangat sesat. Sama dengan mengartikan pendidikan dengan pembelajaran di lembaga formal yang mengeluarkan ijasah. Pemikiran ekonomi mazhab nasionalisme Lantaran diartikan sebagai mekanisme pasar, ekonomi tidal lagi diartikan berurusan dengan mata pencarian tetapi pada sebuah akumulasi (value added). Itulah mengapa istilah ekonomi selalu dikaitkan dengan bisnis sehingga terbentuk mainframe bagaimana mengubah 5 miliar, menjadi 100 miliar kemudian menjadi 1500 miliar dengan atau tanpa mempedulikan tumbuh atau tidaknya mata pencarian.

Salah satu contoh nyata dapat kita lihat pada buku saku dari A. Prasetyanko, bahwa hari ini urusan pangan telah berubah dari urusan moral-ekonomi menjadi sebuah bisnis murni. Hari ini petani lebih senang untuk menanam jagung, kelapa sawit karena mempunyai prospek lebih menguntungkan dari pada menanam padi. Maka tidak-lah kita tergaket-kaget bahwa kita selalu import meskipun ada juga unsure kesengajaan diluar itu. Persoalan menjadi semakin rumit apa bila yang dimaksud petani di buku tersebut bukan-lah petani secara orang per-orang, tetapi industri pertanian yang amat besar seperti: Monsanto, DuPont, Dow Agriscinces dan Syngenta. Maka tidaklah mengherankan untuk dapat melayani dan menjaga akumulasi tersebut tetap ada, maka diterbitkan sebuah wacana-wacana didalam media-media untuk tetap memelihara kelupaan kita tentang urusan mata pencarian tersebut.

Sungguh sebuah ilusi jika kesesatan tersebut merubah Negara ini menjadi lebih baik. Dalam konteks tersebut, ilusi juga bermetamorfosis menjadi sebuah ambisi. Seluruh ambisi tersebut tertuang dalam format rencana jangka panjang pembangunan nasional 2011-2025 salah satunya dipersiapkan untuk menyongsong era bonus demografi. Bahkan ilusi tersebut semakin menjadi dengan timbulnya wacana bahwa jika mayoritas negara kita berhasil memperoleh skor Toefl sebesar 600 maka akan menjadi sebuah negara maju. Ilusi tersebut akan dengan sendirinya memudar jika kita bandingkan persentase kemampuan berbahasa Inggris orang Cina, Korsel, Rusia bahkan Jepang.

Di balik ilusi tersebut pemikiran mazhab nasionalisme bekerja berdasarkan gagasan anti-naturalistik yang berjalan diantara ketegangan abadi antara kehendak bebas individualitas dan keterjeratan sosialitas. Ketegangan tersebut jangan serta merta dicabut dari akarnya yang tentu akan menciptakan sebuah ilusi baru. Dalam kondisi saat ini, mungkin mungkin visi ekonomi mazhab nasionalisme terlalu menyilaukan. Namun, ijinkan saya untuk menurunkan sinar kemilaunya hanya pada tingkatan jika tulisan ini mampu menyentuh hati dan pikiran saja pada para pembaca blog ekonom gila. Selebihnya saya mengucapkan selamat ulang tahun dan saya berharap dapat berjumpa dengan para pendiri blog ekonom gila dalam ruang dan waktu yang entah kapan bisa ditetapkan.

*Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.