Hambarnya Janji Politik Pilkada Jakarta

Oleh: Muh. Syarif Hidayatullah

Janji adalah elemen paling mendasar dalam suatu kampanye Pilkada. Janji merupakan produk yang akan ditawarkan oleh Calon Gubernur (cagub) kepada para pemilih (voters), dan pemilih akan “membeli” salah satu dari sekian produk yang ditawarkan tersebut. Demi memastikan kursi kekuasaan, seharusnya para Calon Gubernur berlomba-lomba membuat  janji yang berkualitas sehingga dapat menarik minat para pembeli. Akan tetapi kenyataan justru jauh ideal.

Politik pada dasarnya mengikuti hukum supply demand. Politikus yang mengingankan suatu jabatan adalah produsen yang menawarkan produk berupa janji/program, yang akan dilahap oleh  pembeli (pemilih) dengan imbalan berupa suara (vote) (Mitchel, 1968). Pada teori pilihan publik (public choice theory) hal ini disebut sebagai pasar politik (political market). Dalam konteks pemilihan umum, inputnya adalah evaluasi preferensi individu atas pertukaran yang hendak ditawarkan. Misalnya, pemerintah/politisi menawarkan program di dalam pemilu, maka pemilih akan menilai, mengevaluasi, dan menentukan prefrensinya (Rachbini, 2006).  

Di Indonesia, kualitas substansi janji nampaknya bukan hal yang mutlak. Janji, visi-misi dan program tidak lebih daripada pemanis seremonial kampanye. Janji seringkali hanya menjadi taglineposter, leaflet dan iklan, tapi tidak ada penjelasan yang cukup komprehensif terkait kebijakan publik apa yang akan diambil oleh sang Cagub apabila terpilih. Disisi lain, isi dan perencanaan kebijakan seorang Cagub bukanlah hal yang cukup “seksi” bagi pemilih Indonesia. Figur, background, dan pencitraan dari seorang calon lebih menjadi pertimbangan utama bagi pemilih.  

Janji dalam Pilkada Jakarta 

Mari kita berkaca pada Pilkada DKI Jakarta yang segera berlangsung. Menurut penulis, ada tiga hal yang menjadi kelemahan utama dari janji-janji calon Gubernur DKI Jakarta. Pertama, tidak adanya rancangan anggaran. Kedua, minim kreasi dan banyak repitisi. Ketiga, tidak ada detail kebijakan.

Pertama, anggaran merupakan dasar dari semua kebijakan publik. Ketersediaan  anggaran menentukan kebijakan publik apa yang mungkin dapat dilaksanakan. Jika diperhatikan secara seksama, tidak ada satupun dari calon Gubernur Jakarta yang mencantumkan jumlah anggaran yang mereka butuhkan untuk merealisasikan janji-janji mereka.

Janji memang mudah diumbar, akan tetapi untuk merealisasikannya dibutuhkan anggaran yang memadai. Contohnya, salah satu calon Gubernur Jakarta mengumbar akan memberikan pendidikan gratis dari SD hingga SMA jika terpilih. Secara normatif, janji tersebut sangatlah baik. Akan tetapi, apakah anggaran DKI Jakarta (APBD) memadai untuk merealisasikan visi tersebut.

Saat ini, alokasi anggaran untuk pendidikan Provinsi DKI Jakarta mencapai 28,9% dari APBD. Dengan jumlah anggaran tersebut, pendidikan gratis dapat terlaksana hingga level SMP. Apabila pendidikan gratis direalisasikan hingga level SMA, seperti janji sang calon gubernur, maka anggaran pendidikan tentunya akan membengkak hingga di atas 35% APBD. Apakah hal ini sudah diperhitungkan oleh sang calon Gubernur?

Selain dari sisi pengeluaran, harus diperhitungkan sisi penerimaan. Apabila janji-janji kampanye dilaksanakan, maka akan ada pembengkakan dari sisi pengeluaran, oleh sebab itu harus ada peningkatan dari sisi penerimaan. Seorang calon gubernur seharusnya sudah melakukan kalkulasi terhadap hal tersebut. Seperti sumber penerimaan apa yang harus dimaksimalkan dan kebijakan fiskal apa yang bisa dilakukan. Apakah sang gubernur akan menaikkan pajak daerah, memperbasar retribusi, atau melakukan kebijakan fiskal lainnya.

Kedua, janji yang dikeluarkan oleh para kandidat sangat minim kreasi dan banyak repetisi. Kebijakan yang dibawa oleh Cagub seringkali hanya repetisi dari rencana kerja Pemerintah yang sudah ada. Contohnya, ada Cagub yang mengatakan akan membangun Mass Rapid Transit (MRT) untuk mengatasi problematika kemacetan Jakarta. Padahal rencana pembangunan MRT sudah lama dibahas dan sudah disepakati jauh sebelum Pilkada dilaksanakan. Siapapun yang menjadi Gubernur DKI Jakarta, proyek MRT akan tetap berjalan. Hal ini yang akan menimbulkan bias kebijakan dan akan berujung pada klaim atas keberhasilan suatu kebijakan.

Ketiga, tidak ada detail kebijakan. Setiap Cagub DKI Jakarta pada dasarnya membawa isu yang sama, yaitu seputar kemacetan, banjir dan isu ketimpangan sosial. Persoalannya adalah, solusi yang ditawarkan seringkali mengambang dan tidak bisa diukur secara jelas. Para Cagub dengan mudah mengklaim akan mengatasi banjir dan kemacetan. Akan tetapi, bagaimana caranya (how) dan timeline pelaksanaan kebijakan (when) tidak tercantum secara detail.

Contohnya, banyak Cagub yang menyatakan akan mengatasi problem kemacetan. Tapi tidak ada yang mencantumkan bagaimana langkah-langkahnya. Apakah harus membuat jalan baru?jika iya seberapa panjang jalan baru akan terbangun setiap tahunnya dan dibangun dengan anggaran apa (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau dengan skema public private partnership).

Saat ini rata-rata kecepatan kendaraan di Jakarta hanyalah 13-15 Km/jam, sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan kecepatan tempuh perkotaan di kota-kota di Jepang (20 Km/jam) ataupun di Inggris (40 Km/jam) (Parikesit, 2011). Seorang Gubernur harusnya dapat membuat parameter yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan tersebut. Seorang calon Gubernur harus berani mengatakan bahwa dia menargetkan rata-rata laju kecepatan kendaraan di tahun 2012 menjadi 18 Km/jam, 2013 menjadi 25 Km/Jam, dan seterusnya. Dari situ, masyarakat dapat melakukan penilaian atas realisasi dari janji yang sudah dibuat.           

Tiga kelemahan tersebut akan menyebabkan kebijakan publik yang buruk (bad public policy). Calon Gubernur menawarkan berbagai program yang mengambangkan tanpa ada parameter keberhasilan dan langkah kebijakan yang jelas. Hal ini menyebabkan masyarakat (pemilih) akan kesulitan untuk melakukan evaluasi ketika sang Cagub menjabat.

Disisi lain, masyarakat Indonesia cenderung memilih calon gubernur bukan berdasarkan substansi kebijakan. Sehingga apabila pemerintahan sudah berjalan, masyarakat tidak akan melakukan pengawasan melekat  terhadap sang gubernur, karena semenjak awal masyarakat tidak peduli akan program-program dan kebijakan yang ditawarkan. Pada akhirnya, kombinasi atas tidak adanya akuntabilitas rencana kebijakan dan ketidakpedulian pemilih ini akan menimbulkan kebijakan publik yang buruk.

Hal ini tentunya harus dihindari agar roda pemerintahan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Politisi (pada calon gubernur) harus melakukan edukasi politik kepada masyarakat terkait pentingnya substansi dari janji kampanye yang ada dan memperbaiki tahapan perencanaan kebijakan publik yang mereka tawarkan. Disisi lain, masyarakat harus mulai lebih peduli terhadap detail dari program yang ditawarkan oleh para calon Gubernur, karena bargaining terkuat masyarakat adalah ketika pemilihan dilakukan. Pemilih dapat memberikan punishment kepada calon yang membawa program yang buruk.

Pilkada DKI Jakarta bisa menjadi percontohan bagi Pilkada yang cerdas dan edukatif. Tingkat pendidikan dan ekonomi yang tinggi seharusnya menjadi jaminan bahwa pemilih di Jakarta siap menerima pola kampanye yang lebih edukatif. Jangan sampai Pilkada DKI Jakarta berlangsung seperti pilkada lainnya, dimana janji hanya sebatas jargon politik.

***

NB: Source pict.: sorotnews.com

Pertarungan Tiga Incumbent

Oleh: M.Syarif Hidayatullah

Ada fenomena menarik dalam pemilihan Gubernur Jakarta kali ini, yaitu munculnya tiga orang “incumbent” yang diusung oleh tiga koalisi yang berbeda. Incumbent pertama tentunya adalah Fauzi Bowo yang merupakan Gubernur Jakarta saat ini, yang dimajukan oleh koalisi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Kedua adalah Joko Widodo, Walikota Kota Surakarta saat ini, yang dimajukan oleh PDI-P dan Partai Gerindra. Ketiga adalah Alex Noerdin yang dimajukan oleh Partai Golkar, PPP, dan PDS.

Secara definitif, Joko Widodo dan Alex Noerdin tentunya bukan seorang incumbent, karena mereka bukan merupakan pejabat politik (gubernur) di daerah tempat pemilihan (Jakarta). Akan tetapi, sebagai Walikota Kota Surakarta dan Gubernur Sumatera Selatan, Joko Widodo dan Alex Noerdin memiliki keuntungan sebagaimana umum nya seorang Incumbent.

Dalam Ranah Ekonomi-Politik, keuntungan seorang incumbent sudah lama dikaji. Laver (2009), Prat (2009), dan Ashwort (2006) sepakat bahwa voters (pemilih) lebih memilih incumbent daripada calon alternatif. Menurut Ansolabeherre (2009), lebih populernya incumbent disebabkan popularitas yang mereka dapatkan karena kebijakan yang sudah mereka lakukan untuk konstituen. Hal tesebut dimungkinkan karena incumbent memiliki kemampuan untuk menggunakan kebijakan sebagai alat untuk menyenangkan pemilih mereka (Franzese, dkk, 2009).

Penulis menyebut Joko Widodo dan Alex Noerdin sebagai incumbent karena saat ini mereka memiliki keuntungan selayaknya seorang incumbent. Joko Widodo dapat membuktikan kapasitasnya dan mempromosikan dirinya melalui kebijakan yang dilakukan di Kota Surakarta. Sedangkan Alex Noerdin cukup menarik perhatian dengan kesuksesannya menyelenggarakan Sea Games tahun lalu. Dengan begitu banyaknya saluran informasi saat ini,  berbagai kebijakan Joko Widodo dan Alex Noerdin dapat dengan mudah terpantau oleh pemilih  yang berada di Jakarta.

Menilai Langkah para incumbent

Di Indonesia, “pesona” incumbent dalam Pilkada sangatlah besar. Hingga tahun 2008, dari 211 Pilkada yang diikuti incumbent, sebanyak 124 (60%) berhasil dimenangkan incumbent (Romli, 2008). Besarnya persentasi ini menunjukkan bahwa incumbent memiliki posisi tawar yang kuat dalam Pilkada.

Secara teoritik, pemilih (voters) akan memberikan hadiah (reward) berupa suara kepada incumbent apabila memberikan kebijakan yang baik, dan memberikan hukuman (punishment) berupa tidak memberikan suara apabila memberikan kebijakan yang buruk (Ansolabeherre, 2009). 

Keunggulan incumbent ini sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh Fauzi Bowo untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Fauzi Bowo dapat memanfaatkan posisinya sebagai pejabat publik untuk membuat kebijakan populis dan menyenangkan pemilih. Akan tetapi, patut disayangkan, justru keunggulan ini tidak dimanfaatkan secara maksimalkan oleh Fauzi Bowo. 

Carut marutnya kehidupan Jakarta, sepertin kemacetan dan banjir, tentunya mencoreng muka sang Gubernur dan akan menghambat langkahnya untuk terpilih kembali. Media Survey Nasional (MSN) merilis sebanyak 86,4 % warga DKI menganggap buruk kinerja Gubernur Fauzi Bowo dalam menangani kemacetan. Survei yang dilakukan pada September 2011 itu juga menyebutkan, 84 % warga menilai kinerja Fauzi Bowo buruk dalam mengatasi banjir.

Waktu yang dimiliki oleh Fauzi Bowo untuk membuktikan kompetensinya melalui kebijakan publik tentunya sudah habis. Keunggulan yang masih dapat dimaksimalkan oleh Fauzi Bowo adalah kenyataan bahwa dia sudah sangat dikenal publik. Menurut Stokes (1963), pemilih cenderung memberikan suara kepada seseorang yang lebih mereka kenal dan dianggap berkompeten di posisinya. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa elektabilitas dan popularitas Fauzi Bowo masih sangat tinggi. Menurut survey MSN, elektabilitas Fauzi Bowo mencapai 30,7%, jauh di atas pesaing-pesaingnya.

Langkah Ekonomi-Politik yang diambil oleh Joko Widodo dan Alex Noerdin tampak lebih maju satu langkah dibandingkan Fauzi Bowo. Sebagai Walikota yang dicap sukses oleh banyak pihak, kehadiran Joko Widodo dalam Pilkada Jakarta tentu nya memberikan alternatif baru. Selain itu, keterlibatan Joko Widodo dalam proyek mobil Esemka, kurang lebih mendongkrak nama nya di level nasional. Sedangkan prestasi Alex Noerdin dalam penyelenggaraan Sea Games akan mampu menjadi poin plus untuknya. 

Joko Widodo dan Alex Noerdin merupakan contoh “incumbent” yang mampu memaksimalkan posisi publiknya. Performa mereka selama menjabat akan menjadi magnet bagi pemilih untuk memilihnya dalam Pilkada DKI Jakarta. Kemunculan Joko Widodo dan Alex Noerdin perlu diperhitungkan. Karena, walaupun bertarung bukan di daerah asalnya, Joko Widodo dan Alex Noerdin memiliki popularitas yang cukup tinggi. Menurut hasil survey Cyrus Network, elektabilitas dari Joko Widodo pada bulan Januari sudah mencapai 17,3%. Sedangkan Alex Noerdin diklaim memiliki elektabilitas yang tinggi. Hal ini tentunya memperlihatkan bahwa kinerja dan popularitas Joko Widodo dan Alex Noerdin mulai dilirik oleh pemilih di Jakarta.

Kelemahan terbesar yang dimiliki oleh dua incumbent ini (Joko widodo dan Alex Noerdin) adalah masih dipertanyakan kapasitas mereka dalam memimpin Provinsi sebesar dan sekompleks Jakarta. Joko Widodo memang dicap sukses dalam memimpin daerahnya, tapi perlu diingat wilayah yang dipimpin Joko Widodo adalah Daerah Tingkat II, yang scope nya tidak begitu luas. Sedangkan, Jakarta merupakan metropolitan terbesar di negara ini dan memiliki setumpuk permasalahan yang sedemikian kompleks.

Pertarungan tiga incumbent ini tentunya sangat menarik untuk ditunggu. Tanpa mengeliminasi calon gubernur (cagub) yang lain, harus diakui bahwa posisi sebagai incumbent merupakan keuntungan politis yang sangat besar. Ketiga Cagub tersebut memiliki keuntungan tersebut, tinggal bagaimana mereka dapat memaksimalkannya. Dengan adanya tiga orang incumbent, tentunya perhelatan politik terakbar di DKI Jakarta ini sangat menarik untuk disaksikan.

Solusi Gila untuk Kemacetan Jakarta

Oleh: Yoga PS

Jika Anda sedang berjalan-jalan di Jakarta, saat ini pasti Anda akan sangat mudah menemukan poster calon pemimpin Jakarta.

Dan lucunya “jualan” mereka rata-rata hampir sama. Gaya foto mereka sama-sama tersenyum cengengesan sok cool, sama-sama ingin membawa perubahan menuju Jakarta yang lebih baik, dan sama-sama menjanjikan solusi untuk tiga dosa utama ibukota Jakarta: macet, banjir, dan permasalahan social.

Untungnya saya bukan orang Jakarta (untungnya juga saya bukan orang utan). Tinggal disini juga baru sekitar 3 bulan setelah lulus kuliah. Jadi saya kurang peduli dengan kondisi politik kota ini. Tapi saya ingin mencermati solusi yang ditawarkan para calon pemimpin Jakarta. Tentang cara mengatasi kemacetan.

Macet

Tiada hari tanpa macet di Jakarta. Apalagi saat jam berangkat dan pulang kerja. Tampaknya hanya saat libur saja Jakarta bebas macet: libur hari raya, dan saat libur hari kiamat. Hari biasa? Mana mungkin… apalagi sedang musim demo seperti sekarang.

Terkadang saya lebih memilih jalan kaki untuk menghadiri meeting dengan client daripada naik roda empat yang menghabiskan waktu 30 menit perjalanan hanya untuk menempuh jarak 2 km. itung-itung pelangsingan gratisan juga sih. Yang penting nggak jalan ditempat.

Mau naik busway? Pasti lama ngantri dan jalurnya sering diserobot pengendara lain. Belum lagi risiko terkena pelecehan seksual (atut kakak…) karena dempet-dempetannya minta ampun. Kita bisa mendapatkan pelajaran empati bagaimana rasanya menjadi ikan sarden. Naik ojek? Mending bawa motor sendiri lah. Karena ongkos ojek lebih mahal daripada taxi. Naik kereta? Kurang fleksible kalau tujuannya dalam kota.

Naik kopaja? Kudu banyak dzikir. Naik bajaj? Uda dilarang masuk tengah kota. Naik becak? Ntar dirazia satpol PP. Naik haji? Kelamaan ngantri. Pokoknya, naik apapun, ujung-ujungnya naik pitam. Macet dan crowded.

Lalu datanglah para “messiah” calon pemimpin DKI yang membawa solusi mengatasi kemacetan. Karena ini bukan tulisan promosi salah satu calon, pokoknya rata-rata ingin melakukan perbaikan transportasi umum agar pengendara kendaraan pribadi beralih menggunakan kendaraan umum.

Tapi seperti kata Andre Taulany Stinky, “Mungkinkahhh?”

Intangible Benefit

Logikanya sederhana. Manusia dianggap rasional. Semakin baik transportasi umum (murah, cepat, aman dan nyaman), maka seseorang pengendara kendaraan pribadi akan melakukan cost benefit analysis dan pada akhirnya memutuskan memarkir kendaraan pribadinya di garasi rumah untuk beralih menggunakan transportasi umum.

Tapi sayangnya manusia tidak rasional. Ia adalah makhluk yang “terkadang” irasional, dan melakukan pengambilan keputusan secara emosional. Termasuk soal pemilihan moda transportasi. Contoh gampangnya gini:

Anda punya mobil. Untuk kekantor, Anda harus merogoh kocek untuk bensin, tol dalam kota, biaya penyusutan mobil, dan tentunya parkir. Anggap saja sekitar 50rb sehari. Lalu ada pilihan lain. Anda naik busway yang sekali jalan kemana aja cuma Rp.3.500 saja. Mana yang Anda pilih?

Jika waktu tempuhnya hampir sama, saya yakin Anda tetap memilih mobil pribadi. Kenapa? Karena adanya intangible benefit. Keuntungan yang tidak terlihat secara ekonomis. Dengan membawa kendaraan pribadi Anda akan memiliki fleksibilitas, kekuasaan menentukan tujuan, dan feel good factor terhadap kepemilikan sebuah komoditas bernama kendaraan pribadi.

John Locke pernah mengemukakan teori stratifikasi social. Dan dari zaman revolusi industry sampai reformasi selalu ada stratifikasi social. Manusia dikelompokkan menjadi tingkatan-tingkatan tertentu. Penentu status social. Dan ternyata penandanya selalu sama: kekayaan pribadi. Jika zaman dahulu kekayaan Anda dilihat dari seberapa luas tanah Anda, maka sekarang dilihat dari jumlah rekening bank, merk baju, type handphone yang ditenteng, dan kendaraan yang dikemudikan.

Saya ingin berkata, membawa kendaraan pribadi akan mengangkat status sosial Anda daripada naik kendaraan umum. Dan masyarakat urban hidup dalam citra. Mereka sangat memuja pencitraan materialistis, sehingga diperlukan sebuah “rekayasa social” untuk mengubahnya.

Bagaimana cara mengubah mindset masyarakat agar merasa jika menaiki kendaraan umum lebih “bergengsi” daripada kendaraan pribadi?

Suri Tauladan

Suatu hari Gandhi didatangi seorang Ibu. Ia mengeluhkan kebiasaan anaknya yang tidak dapat berhenti makan permen. Ia meminta orang bijak ini untuk menasihati anaknya dan menyuruhnya berhenti makan permen.

Bukannya menasihati, Gandhi menyuruh sang Ibu kembali beberapa hari kemudian. Sang Ibu yang kebingungan bertanya-tanya mengapa untuk menasihati anaknya saja Gandhi harus menunggu beberapa hari akhirnya menurut. Beberapa hari kemudian ia kembali.

Akhirnya Gandhi menasihati sang anak untuk berhenti makan permen. Setelah itu, Ibu ini bertanya kepada Gandhi, mengapa ia harus menunggu berhari-hari untuk menasihati anaknya? Jawaban Gandhi sederhana.

Untuk menasihati anak agar berhenti makan permen, maka orang yang menasihati juga harus berhenti makan permen. Karena itulah, Gandhi mencoba berhenti makan permen agar bisa menasihati sang anak untuk tidak memakan permen lagi.

Pelajarannya? Pemimpin harus memberi contoh. Pemimpin tidak akan berhasil membujuk warganya menggunakan transportasi umum jika ia sendiri tidak pernah menggunakan transportasi umum untuk kegiatan sehari-hari. Bagaimana mungkin pemimpin berniat melakukan perubahan system transportasi umum jika ia sehari-hari duduk nyaman dalam kawalan vorijder polisi didalam mobil pribadi?

Jika misalnya ada gerakan “pejabat naik trans Jakarta”, maka suatu saat mungkin akan diikuti oleh public figure lainnya. Jika public figure dan tokoh masyarakat berlomba-lomba menggunakan transportasi umum, baru saya percaya jika “hasrat kepemilikan” kendaraan pribadi dapat ditekan.

Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang memberi contoh. Jika Anda ingin orang lain tidak korupsi, maka partai Anda sendiri jangan sampai korupsi. Jika Anda ingin orang lain bersikap baik kepada Anda, maka Anda sendiri harus bersikap baik kepada orang lain. Karena satu tindakan lebih menggema dari seribu pernyataan.

Well done is better than well said.

Ingat pesan Hilel yang mendapat pertanyaan dari seorang kafir tentang pelajaran kebijaksanaan dalam cerita klasik Yahudi. Kaum pagan ini berjanji untuk masuk agama Yahudi jika dia bisa membaca seluruh Taurat sementara dia berdiri di satu kaki. Hilel menjawab:

“Apa yang tak engkau sukai untuk dirimu sendiri, jangan lakukan kepada sesamamu. Itulah seluruh Taurat dan sisanya hanyalah komentar. Pelajarilah.”

Kisah Kasih Bajaj (Seri Sumbangsih untuk Jakartaku)

Oleh: Priyok

Jarang ada tulisan yang membahas bajaj secara ekonomik dan akademik. Ketika saya coba cari di google pun, pembahasan bajaj sudah kalah seru dibandingkan cucu-cucunya, Bajaj Pulsar dll. Tak pernah kendaraan lucu beroda tiga ini masuk dalam diskusi ilmiah. Ya, bajaj memang sudah terpinggirkan. Kalau di jalanan pun mereka biasanya nyelip di pinggir. Jadi pantas kan disebut kendaraan pinggiran. Bajaj terkenal sebagai saingan Tuhan. Karena hanya sopir dan Tuhan saja yang tahu kapan dia akan belok dan melakukan manuver.

Di Jakarta ini tercatat sekitar 15.000 ekor bajaj yang berkelana di hutan Jakarta. Bajaj dikenal sebagai kendaraan dengan output yang komplit. Knalpot yang mengeluarkan asap hitam, bunyi yang memekakan telinga, badan yang gemetaran, bensin yang boros, juga supirnya yang sering kencing sembarangan di pinggir jalan. Masalah ini yang membuat ahli pikir di Jakarta mewacanakan untuk membuang bajaj dari bumi Betawi yang kita cintai ini. Tapi sebenarnya apakah betul bajaj harus benar-benar dirumponkan atau kah kita harus memberikan stimulus agar denyut nadi bajaj kembali mengalir (baca:revitalisasi).

Bicara sistem transportasi, kita bisa membaginya kedalam beberapa bagian berdasarkan jalur yang dilewati. Masing-masing sistem memiliki pasarnya sendiri-sendiri sehingga sesuai namanya, sistem, pola tranportasi yang akan saya sebutkan kemudian ini  :

1. Sistem Transportasi Jalan Utama

Transportasi ini melewati jalur utama kota. Jalur ini biasanya dilayani oleh angkutan bermuatan besar seperti bus, kereta, dsb. Ciri-cirinya adalah melewati tengah kota (yaiyalah, orang jalur utama), ngangkut banyak orang, dan juga ongkosnya relatif murah. Contohnya di Jakarta tentu saja KRL, bis yang melewati Gatsu, Thamrin, By Pass, Senen, Lebak Bulus, dll.

2. Sistem Transportasi Jalan Non-Utama

Transportasi ini merambah daerah-daerah sudut kota. Jalurnya lebih variatif, ribet, dan belok-belok. Moda angkutannya pun juga lebih kecil, bis ¾ (mang celana), ataupun minibus. Contoh konkretnya adalah mikrolet.

3. Sistem Transportasi to the point

Sistem ini adalah transportasi yang directly langsung ke tujuan kita. Mau dari pasar, kantor, ataupun dari kuburan bisa dianter kemanapun kita mau. Karena pelayanannya yang premium, transportasi ini relatif lebih mahal dari angkutan masal lainnya. Betapapun moda transportasi ini tp diperlukan. Nah, bajaj termasuk dalam kategori ini. 

Bagi anda yang punya uang, mungkin naek bajaj agak-agak sedikit geli. Disamping memang tongkrongannya yang menggelikan, bajaj juga dipandang tidak elit dibanding taksi. Bajaj memang milik orang menengah ke bawah. Mencarinya harus di pasar atau daerah yang ramai orang kere. Hal ini yang menyebabkan bajaj memegang peranan luar biasa dalam ekonomi kelas bawah. Rakyat butuh kendaraan model begini untuk menunjang hidup mereka. Lantas haruskah kita membuang bajaj kalau begini?

Kalau saya jadi gubernur DKI jakarta, saya akan membuang seluruh bajaj yang ada di jakarta. (wah gubernur tidak pro rakyat!!!)

Tenang dulu...karena saya akan menggantinya dengan bajaj gas. Kenapa bajaj gas menjadi alternatif solusi dari saya?

Saya pernah naik motor di daerah senen dan sebagai pengendara motor yang baik dan benar maka saya pun mengeluarkan keahlian saya untuk selip-menyelip. Akhirnya saya pun berada di antara kendaraan pinter Phanter generasi terbaru dan kendaraan kecil berwarna biru yang ternyata bajaj gas. Dan ternyata, suara bising yang menjadi cap bajaj dikalahkan oleh suara panther. What?ya betul, kendaraan yang nyaris tak terdengar itu masih kalah halus suara mesinnya daripada Bajaj gas. Begitu pula getarannya. Ah, dua masalah selesai. Tak ada lagi suara bising. Selain itu bahan bakar gas juga membuat kendaraan tersebut rendah kadar polusinya. Benar-benar luar biasa kendaraan ini. Kakak-beradik yang benar-benar berbeda.

Oleh sebab itulah kendaraan ini bisa menjadi solusi transportasi murah yang sehat. Murah dan sehat bukan hanya untuk konsumen tapi juga untuk pemerintah. Kok bisa?ya bisa, karena kita bisa menghemat anggaran subsidi BBM. Hitung saja 15000 unit bajaj yang menghabiskan kira2 5 liter bensin sehari. Selama setahun bajaj akan mengkonsumsi 27.375.000 liter bensin. Nah, apabila kita sepakat mengganti bajaj yang ada sekarang dengan bajaj gas, maka kita akan menghemat anggaran sebesar 931 Milyar rupiah setahun!!!(asumsi subsidi BBM Rp 4000 – selisih dr harga bbm non subsidi).

Jumlah yang kecil memang dibanding APBN kita yang berbobot 1.200 Trilyun. Namun penghematan tersebut dapat kita gunakan sebagai modal untuk revitalisasi bajaj tanpa harus membuat sang pemilik bajaj menanggung beban lagi. Harga bajaj gas berkisar 60juta, artinya dengan penghematan setahun kita bisa membeli 15516 ekor, eh unit bajaj untuk dibagikan gratis ke rakyat (walau saya tak akan melakukan itu, saya lebih suka memberi kredit lunak pada mereka). lebih banyak dari jumlah bajaj yang ada sekarang dan bisa melakukan lebih banyak hal lagi dengan penghematan di tahun2 berikutnya. Memang ada efek lain yang perlu kita pikirkan juga. Tapi sepertinya ini kabar baik untuk semuanya.

Lantas apa lagi yang dinanti pemegang kebijakan di daerah. Apakah hendak membunuh bajaj pelan-pelan sehingga para pedagang pasar, pendatang yang baru datang dari desa, dan masyarakat kecil lainnya kebingungan mencari angkutan yang murah dan langsung ke tempat tujuan. Ataukah masalah bajaj adalah masalah yang terlalu kecil dibandingkan bendungan di teluk jakarta, patung MH Thamrin, atau pembangunan mall.

Atau menunggu saya jadi Gubernur DKI Jakarta?

 *ngarep jadi Gubernur DKI 2032

Para Atlet Ekonomi Ibukota

Oleh: Riza Rizky Pratama

Fiuhhh!!.. Itulah ungkapan perasaan paling melegakan ketika berhasil masuk gerbong KRL JaBoDeTaBek. Meskipun pengalaman itu tidak saya alami setiap hari, tetap saja menegangkan karena saya harus bersaing dengan “atlet-atlet ekonomi” Jakarta. Hmmm atlet ekonomi? Siapa mereka? Ya, mereka adalah masyarakat kelas pekerja atau bahasa kerennya disebut working class people. Tulisan ini saya angkat dari perspektif pribadi saya tentang siapa dan bagaimana analogi aktivitas mereka dengan atlet sesungguhnya serta kaitannya dengan roda perekonomian bangsa. Selamat menikmati J. (nb: istilah atlet ekonomi adalah karangan saya sendiri hehehe)

Pertama, saya ingin mendefinisikan terlebih dahulu tentang siapa “atlet-atlet ekonomi” atau masyarakat kelas pekerja ini. Agar terasa lebih ilmiah, saya ambil definisi mereka menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) bulan Agustus tahun 2010 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas menurut status pekerjaan utama berjumlah 108.207.767 juta orang. Adapun komposisi yang membentuk jumlah tersebut berasal dari 7 kelompok utama yaitu:

1. Berusaha Sendiri

2. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar

3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar

4. Buruh/Karyawan/Pegawai

5. Pekerjaan Bebas di Pertanian

6. Pekerjaan Bebas di Non Pertanian

7. Pekerja Keluarga/Tak Dibayar

Untuk cerita ini, definisi yang tepat adalah status no. 4. Menurut saya dibandingkan dengan status pekerjaan yang lain, profesi buruh/karyawan/pegawai lebih sering terlihat bersliweran di ibukota. Ini asumsi pribadi saya loch, kalau anda kurang sependapat mari kita diskusi kapan-kapan (kapan ya?? :p). Oke kembali ke topik. Selanjutnya menurut hasil SAKERNAS terakhir bulan Agustus tahun 2010, penduduk yang berprofesi no. 4 tadi berjumlah 32.521.517 juta orang. Nah, orang-orang inilah yang kemudian saya sebut sebagai atlet-atlet ekonomi. Mengapa demikian? Alasannya meskipun berbeda bidang, kalangan pekerja dan atlet memiliki beberapa kesamaan dalam pola rutinitas sehari-hari. Dan untuk hal ini, saya masih menggunakan asumsi pribadi. Subjektif ya? Hehe tenang saja, insya Allah masih ada sisi objektifnya kok hehehe (maksa :p).

Kalangan pekerja yang diwakili buruh/karyawan/pegawai ini biasanya memulai aktivitas dari pagi buta atau sekitar jam 5 pagi. Mereka sengaja berangkat pagi-pagi sekali agar terhindar dari macet bagi yang naik motor, mobil dan bus atau supaya tepat waktu tiba di stasiun bagi yang naik kereta. Baik bus maupun kereta, keduanya sama-sama padat (pengalaman pribadi :p). Namun dari kedua moda transportasi tersebut, kereta/KRL masih lebih baik karena lebih tepat waktu (meski kadang suka telat juga). Kalau sampai mereka telat tiba di tempat kerja, mereka bisa kena semprot atasan. Bisa repot urusannya kalau begini. Lantas apa hubungannya dengan atlet? Berdasarkan pengalaman teman SMA saya yang seorang atlet renang, dia bahkan harus berangkat jam 4 pagi agar tiba di tempat latihan tepat waktu. Weww pagi buta sudah harus nyebur?? Brrrr. Saya sempat menanyakan alasannya dan dia menjawab bahwa itu adalah ketentuan pelatih dan juga agar setelah latihan dia bisa segera pergi ke sekolah. Kalau sampai dilanggar tentu akan mendapat sanksi dari om pelatih. Anyway, saya salut dengan teman saya ini karena meskipun harus latihan renang di pagi buta tapi prestasi belajarnya tidak terpengaruh sama sekali bahkan dia selalu peringkat pertama di kelas (ngiri :p). Nah, dari sini mulai tampak kan letak persamaan kedua profesi tersebut? Tapi cerita baru dimulai, masih banyak lagi yang akan diungkap disini hehe.

Setelah berjuang keras untuk sampai ke kantor, mereka pun harus menghadapi setumpuk pekerjaan dengan deadline yang semakin dekat. Terkadang saking banyaknya deadline, mereka harus rela lembur hingga larut malam. Sebagai contoh, kakak saya yang bekerja di salah satu bank di Jakarta harus bersiap pulang agak malam jika sudah menjelang akhir bulan. Hal itu merupakan aktivitas rutin yang umum dilakoni oleh karyawan lembaga keuangan. Dari situ jelas bahwa deadline menjadi kosakata yang lazim bagi working class people. Semua itu mereka tempuh dengan tujuan ingin memperbaiki kualitas hidup. Hal ini pun terjadi pada aktivitas para atlet Indonesia. Belum lama ini, kita lihat di tv bagaimana kerasnya latihan ala militer tim sepakbola U-23 Indonesia di Batujajar guna menghadapi SEA Games Palembang. Bahkan yang anehnya mereka sampai harus makan daging ular untuk melatih mental bertanding (come on, they are athletes not army!!). Well, meski berat dan kadang tak masuk akal mereka harus menjalaninya demi mewujudkan prestasi terbaik di SEA Games nanti (we proud of you, guys! J).

Kemudian dari sisi pendapatan, terkadang apa yang mereka kerjakan tak sepadan dengan gaji yang mereka dapat. Beberapa di antaranya dialami oleh karyawan/pegawai yang disalurkan melalui perusahaan outsourcing (termasuk kakak saya). Biasanya perusahaan outsourcing yang melakukan ketidakadilan ini memang punya track record yang buruk. Senior saya yang bekerja di salah satu bank syariah di Jakarta mengungkapkan bahwa perusahaannya pernah mem-blacklist beberapa mitra outsourcing-nya. Alasannya karena mereka sering telat membayar gaji karyawan dan bahkan tidak pernah memberikan uang tambahan apabila si karyawan tersebut lembur (what the hell!!). Ternyata kemirisan ini pun terjadi di kalangan para atlet khususnya pada atlet senior yang pernah berjaya di masa lalu. Kejayaan mereka di masa lalu baik di kancah regional maupun internasional berbanding terbalik dengan kehidupan mereka di masa tua. Bahkan terkadang mereka terpaksa menjual medali kebanggaan mereka demi menyambung hidup (Mr. President, pay attention please!). 

Namun ada juga beberapa atlet yang sukses secara ekonomi meskipun tidak menjadi atlet lagi. Salah satunya adalah pasangan pebulutangkis Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Pasangan ini berhasil memanfaatkan “masa pensiun” mereka dari dunia bulutangkis menjadi masa panen keuntungan finansial. Mereka membuat industri perlengkapan bulutangkis dengan label ASTEC (Alan Susi Technology). FYI, pabriknya dekat dengan tempat tinggal saya loch (bangga hahaha).

Terakhir, dari sederet rutinitas mereka yang telah saya bahas di awal tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan mereka membuat aktivitas ekonomi menjadi lebih dinamis. Menurut financial planner Ligwina Hananto, masyarakat kelas pekerja merupakan komponen masyarakat kalangan menengah yang keberadaannya dapat menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Contohnya, jika mereka lapar atau sekedar ingin mengganjal perut setelah seharian bekerja, mereka akan membeli makanan semisal gorengan, siomay dan sebagainya. Rasa lapar mereka membentuk demand (permintaan) terhadap gorengan dan siomay. Permintaan tersebut kemudian membentuk supply (penawaran) yang berimplikasi pada penciptaan profesi tukang gorengan dan tukang siomay (sok-sok ekonom :D). Di sini terlihat betapa peran sosial ekonomi working class people begitu terasa manfaatnya bagi golongan ekonomi lemah. Sebagai catatan, analogi atlet yang dipaparkan pada tulisan ini hanya sebagai gambaran betapa kerasnya upaya mereka mengadu nasib di ibukota seperti halnya atlet yang terus berlatih keras agar bisa berprestasi. Harapan terakhir adalah semoga ada sekitar 2 % dari mereka (termasuk saya :p) yang bisa “naik kelas” menjadi pengusaha sehingga mereka tidak hanya menaikkan derajat kualitas hidup diri dan keluarga mereka tetapi juga orang lain. Amin J.

*Tulisan ini dibuat berdasarkan hasil desak-desakkan di KRL JaBoDeTaBek, curhatan pribadi dan pengalaman teman. Maaf jika terlalu ngawur karena yang nulis lagi dikejar deadline :P